Page 142 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar
P. 142
Resonansi Landreform Lokal ... 129
cayaan diri masyarakat. Untuk itu, pada awal munculnya landre-
form lokal, masyarakat diajak untuk mengenali kemiskinan yang
mereka alami, dan menilai pengaruh kemiskinan tersebut terha-
dap mereka. Selanjutnya masyarakat juga diajak mengenali
potensinya, yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemis-
kinan, misalnya berupa ikhtiar agar panen hasil-hasil pertanian
dapat berlangsung dengan baik. Ketika potensi yang ada di
masyarakat dipandang belum memadai, maka diperlukan ban-
tuan dari instansi terkait. Saat itulah Pemerintah Desa Karang-
anyar menjadi fasilitator penghubung, yang menghubungkan
masyarakat dengan instansi pemberi bantuan.
Pemberian akses pada buruh kulian untuk menggarap tanah
sawah yang bukan miliknya, yang kemudian dikenal dengan
istilah hak garap, merupakan kebijakan lokal yang mencakup
beberapa aspek, sebagai berikut: Pertama, sebagai upaya pena-
taan struktural penguasaan tanah di Desa Karangnyar yang lebih
adil, sehingga dapat menjamin hak masyarakat atas tanah.
Kedua, sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat,
yang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hak garap atas
tanah sawah yang berada pada buruh kulian. Ketiga, mendorong
keterlibatan kelompok tani dalam mendukung peningkatan
produktivitas tanah sawah yang digarap oleh buruh kulian.
Sebagaimana diketahui, buruh kulian tidak boleh melaku-
kan deviation atau deviasi (penyimpangan) atas norma sosio-
ekonomi yang ada dalam landreform lokal, yaitu: (1) produk-
tivitas tinggi; (2) kesuburan terjaga; dan (3) kewajiban terpenuhi,
seperti kerja bakti dan ronda malam. Dalam beberapa literatur
sosiologi, deviasi seringkali dimaknai sebagai perilaku yang ada
pada sejumlah orang yang melampaui batas-batas toleransi.
Oleh karena itu, dalam konteks penerapan landreform lokal di
