Page 165 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar
P. 165

152   Aristiono Nugroho, dkk.

            nya ada pelibatan kulian dan buruh kulian dalam konteks land-
            reform lokal, meskipun tetap dalam koordinasi Pemerintah Desa
            Karanganyar.
                Ketika dampak resonansi landreform lokal ala Desa Ngan-
            dagan di Desa Karanganyar telah dirasakan oleh 76 kepala
            keluarga yang menerima tanah buruhan desa, dan terpenuhinya
            kepentingan masyarakat Desa Karanganyar pada umumnya
            melalui kerja bakti dan ronda malam yang dilakukan oleh buruh
            kulian, maka sesungguhnya telah terjadi pemberdayaan masya-
            rakat melalui landreform lokal. Ada tiga tahapan yang telah dilalui
            oleh landreform lokal hingga mampu bertahan sampai saat ini.
            Tahapan-tahapan itu adalah, sebagai berikut: Pertama, tahap
            inisiasi, di mana semua proses berawal dari Pemerintah Desa
            Karanganyar, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Desa
            Karanganyar pada tahun 1947. Pada saat itu masyarakat hanya
            melaksanakan hal-hal yang direncanakan dan diinginkan oleh
            Kepala Desa Karanganyar. Oleh karena itu, segala sesuatu yang
            berkaitan dengan landreform lokal sangat bergantung pada
            Pemerintah Desa Karanganyar, yang dalam hal ini adalah Kepala
            Desa Karanganyar.
                Kedua, tahap partisipatoris, di mana kegiatan landreform
            lokal yang diterapkan di Desa Karanganyar, meskipun berasal
            dari Pemerintah Desa Karanganyar, namun telah melibatkan
            masayarakat. Hal ini mewujud ketika masyarakat Desa Karang-
            anyar memiliki kesadaran tentang pentingnya landreform lokal,
            terutama dalam membangun harmoni sosial yang berbasis
            keadilan penguasaan tanah sawah. Sebagai kegiatan yang diini-
            siasi oleh Pemerintah Desa Karanganyar demi kepentingan
            masyarakat, maka pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan
            kegiatannya merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170