Page 191 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

178 Aristiono Nugroho, dkk.

berbasis pertanahan. Semangat kontribusi ini juga mendorong
elit Desa Karanganyar memberikan perlindungan dan keber-
pihakan pada pihak yang lemah, yaitu petani yang tidak memiliki
tanah sawah.
Dengan demikian penerapan empat prinsip pengelolaan
pertanahan lokal (adil, makmur, damai, dan sejahtera) oleh elit
desa, pada akhirnya memberi kesempatan bagi elit desa untuk
turut menikmati tanah buruhan desa, dengan tetap terjaganya
situasi dan kondisi harmoni di Desa Karanganyar. Hal ini seka-
ligus menunjukkan keberhasilan pendekatan elit desa terhadap
masyarakat desa, sehingga dapat meredam kompleksitas dan
dinamika perubahan tani dan petani dari masa ke masa. Tidak
lagi dapat dipungkiri, bahwa semua ini memerlukan rekayasa
sosial yang tepat, yang memiliki akar budaya yang sama dengan
budaya lokal. Oleh karena itu, landreform lokal merupakan salah
satu rekayasa sosial yang tepat bagi masyarakat lokal. Rekayasa
sosial memerlukan rekonstruksi sosial berupa penataan ulang
penguasaan tanah, agar lebih banyak petani yang mampu meng-
akses tanah bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Ketika pada tahun 1947 Kepala Desa Karanganyar meng-
gagas landreform lokal, setelah mengetahui pencanangan hal
serupa di Desa Ngandagan, sesungguhnya hal ini merupakn
tindakan intervensi sosial. Masyarakat Desa Karanganyar yang
saat itu tanpa daya dan tanpa kreasi dalam mengatasi kesen-
jangan penguasaan dan pemilikan tanah, terpaksa menerima
intervensi sosial sebagai kebutuhan utama dalam memenuhi
rasa keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Land-
reform lokal yang digagas tetap melindungi kepemilikan tanah
yang ada, namun berikhtiar menata ulang penguasaan tanahnya.
Saat itulah elit desa berhasil menawan hati masyarakat, karena