Page 152 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 125

5.3.C. Sifat hubungan hukum atas benda:
Kewenangan pejabat Negara/Publik untuk memutuskan
dan membuat surat perjanjian tanah, pun dibedakan antara
pejabat yang memutus untuk melahirkan hak kebendaan
yang bersifat keperdataan dan hak atas benda yang bersifat
hak perorangan dan disebut hak keagrariaan. Pejabat Negara/
Publik yang berhak memutuskan hak kebendaan yang
bersifat keperdataan hanyalah pejabat di bidang Kehakiman
(Judikatif), sementara pejabat Negara/Publik untuk bidang
hak keagrariaan adalah pejabat Administratif (Eksekutif).
Sementara pejabat yang berkuasa dan berwenang untuk
membuat perjanjian dalam ikatan hubungan perdagangan
ataupun hubungan antara orang dengan orang atas harta
bendanya, adalah Notaris. Notaris pada asasnya hanya berhak
membuat akta perjanjian-perjanjian perdata di antara sesama
penduduk Eropah dan Timur Asing atas tanah maupun
benda-benda yang tunduk pada hukum Belanda atau tanah
dengan hak Barat. Akan tetapi sehubungan dengan politik
penyamaan hukum untuk seluruh golongan penduduk, maka
Notaris pun dibuka kesempatan untuk menerima pembuatan
akta bagi semua orang Timur Asing dan Bumiputra yang
memilih melakukan perbuatan hukum perjanjian yang
dibuat oleh Notaris.

5.3.D. Politik hukum Negara/Pemerintah atas tanah dan
perjanjian perdagangan:
Politik hukum Negara yang dijalankan Pemerintah
Belanda atas tanah, adalah exploitasi tanah jajahan , dalam
36
hal ini Indonesia, menjadi sumber bagi kehidupan negeri
Belanda, melalui perdagangan hasil bumi yang laku di
pasaran Eropah . Untuk mencapai tujuan politik pertanahan
37

36 Mochammad Tauchid, Masalah Agraria: Sebagai Masalah
Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, jilid I. Jakarta: Penerbit
“Tjakrawala”, 1952.
37 J.C. van Leur, Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social
and Economic History. The Hague: W. van Hoeve Pulishers Ltd., 1955