Page 154 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 127

(mercantile state), maka diperlukan pejabat Negara/Publik
khusus yang berwenang dalam bidang pembuatan surat-
surat (acte) perjanjian dalam perbuatan hukum perdagangan
maupun harta kekayaan pribadi. Pejabat Negara dengan
kewenangan khusus ini bisa diberikan kepada Notaris.
5.3.D.2. Politik kependudukan untuk atasi kesulitan warga
Negara Belanda pemilik ‘eigendom’:
Untuk semua penegakkan hukumnya, maka penduduk
daerah jajahan harus dibedakan antara warga Negara
Belanda dan yang bukan warga Negara Belanda. Pembedaan
ini diperlukan, sebab filosofi, asas dan ajaran hukum
Belanda tentang harta kekayaan atas benda sebagai
milik keperdataan, hanya diberikan kepada warga Negara
Belanda. Jadi hak milik atas tanah sebagai benda tetap yang
menjadi harta kekayaan pribadi hukum yaitu orang (corpus),
semula hanyalah berhak dimiliki oleh warga Negara Belanda.
Namun karena kepentingan Negara di daerah jajahan adalah
berdagang, dan kenyataan bahwa para pedagang dari Negara-
negara Timur Tengah, Asia Selatan maupun Asia Timur pun
sudah banyak tinggal di daerah jajahan untuk berdagang
dengan para Raja setempat, maka politik kewargaan Negara
Belanda harus diubah menjadi politik ‘kependudukan’.
Dengan demikian, dikembangkanlah politik kependudukan
yang dibedakan menjadi tiga golongan yaitu Belanda dengan
orang dari benua Eropah sehingga secara umum disebut
golongan Eropah, Timur Asing, dan Bumiputra. Status
hukum penduduk Eropah dan Timur Asing berhak menjadi
pemilik tanah dengan hak ‘eigendom’, sedangkan penduduk
Bumiputra hanya diberikan hak keagrariaan untuk menggarap
tanah agar menghasilkan hasil bumi yang dibutuhkan Negara.
Golongan penduduk Timur Asing, utamanya Cina, diberikan
kesempatan untuk menjadi pedagang perantara pengumpul
hasil bumi dari penduduk Bumiputra untuk disalurkan ke
kongsi dagang Belanda.