Page 156 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 129

5.3.D.4. Fungsi ‘notareel acte van eigendom’:
Karena ajaran hak kepemilikan tanah ‘eigendom’ sebagai
hak keperdataan atas benda tetap (onroerend goederen) harus
diputuskan oleh pejabat Negara di bidang Kehakiman
(judicieel-Bld., yudikatif/peradilan-Ind.), maka kewenangan
Notaris pun hanyalah untuk membuatkan alat bukti hak
milik yang disebut ‘notereel acte van eigendom’, berdasarkan
penetapan (beschikking) Hakim Pengadilan Negeri (Landraad
atau Raad van justitie). Jadi fungsi dari ‘acte van eigendom’
yang dibuat Notaris, bukan merupakan bukti lahirnya hak
milik keperdataan yang besifat kebendaan yatiu ‘eigendom’,
melainkan sebagai bukti bahwa si pemegang ‘acte’ adalah
orang pribadi yang sah sebagai pemegang hak milik ‘eigendom’
kebendaan BW.
Juga peralihan hak atau pergantian subjek pemegang
hak ‘eigendom’ atas tanah, pun tidak berhak dilakukan oleh
Notaris. Peralihan hak yang dikenal dengan nama ‘ganti
nama’ (overschrijvings), harus dilakukan melalui administrasi
lembaga Kehakiman oleh ‘juru tulis’/panitera (griffier)
Pengadilan Negeri. Jadi bukti lahirnya hak ‘eigendom’ Barat,
adalah pada ‘penetapan’ (beschikking) Hakim Pengadilan
Negeri yang disebut juga ‘gerechtelijke acte’, bukan pada ‘notareel
acte van eigendom’ yang dibuat Notaris. Sebuah ‘notareel acte
van eigendom’ hanya merupakan bukti pemilikan hak milik
kebendaan ‘eigendom’ Barat yang sah (gerechtelijk eigendom)
dari seorang subjek pemegang hak, tentang hak pribadinya
atas tanah yang sudah tunduk pada hak ‘eigendom’ Barat.
Demikian pula fungsi dari ‘notareel acte van eigendom’ adalah
untuk digunakan dalam hubungan perjanjian-perjanjian
dagang maupun keperdataan lainnya.
Jadi logika hukum, tentang lahirnya hak milik
keperdataan orang atas benda tetap yang bersifat kebendaan,
haruslah diputuskan oleh pejabat hukum dari lembaga Negara
yang berwenang di bidang Kehakiman, dan dibedakan
dengan pembuatan alat bukti hak bagi perbuatan-