Page 158 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 131

‘penyerahan secara hukum’ (jurisdische levering); sedangkan
terhadap benda-benda bergerak (roerend goederen-Bld.,
chattels-Ingg.), dilakukan secara langsung antara penjual dan
pembeli setelah selesai pembayaran harga jual barang, maka
disebut ‘penyerahan secara nyata’ (feitelijke levering). Jadi ada
pemisahan dan perbedaan prosedur hukum antara ‘peralihan
hak keperdataan’ (levering-Bld., conveyencing-Ingg.) dengan
‘penyerahan tanahnya sebagai benda tetap’ (transport-Bld.,
transfer-Ingg.).
Peralihan hak dan penyerahan tanah itu harus dilakukan
oleh pejabat Negara ‘bezoldigde overheids ambtenaar’ di bidang
Kehakiman. Kedua jenis perbuatan hukum ini, tidak boleh
dilakukan oleh pejabat ‘onbezoldigde overheids ambtenaar’ yaitu
Notaris. Sebab Notaris hanya berwenang untuk mengukuhkan
sifat hubungan orang dengan orang dalam bentuk perikatan
hukum, berupa perjanjian-perjanjian di bidang keperdataan
dan perdagangan. Sedangkan keputusan atas perbuatan
hukum dibidang Ketatanegaraan dan Pemerintahan Negara,
tidak boleh dilakukan oleh Notaris
Jadi misalnya dalam perjanjian jual beli tanah, Notaris
hanya membuatkan ‘akta jual beli’-nya (koop en verkoop acte)
sebagai bukti hukum adanya perbuatan hukum berupa
perjanjian yang bersifat perikatan hukum perdata (verbintenis)
yang bentuk hukumnya disebut ‘contract’, karena merupakan
‘persetujuan’ yang mengikat keduabelah pihak maupun
kepada pihak ketiga (derde partij) maka merupakan suatu
‘obligatoir overeenkomst’; akan tetapi, keabsahan penyerahan
tanah serta peralihan haknya dari penjual kepada pembeli,
harus dilakukan oleh ‘griffier’ yaitu panitera Pengadilan
Negeri.
Pengesahan hukum itu, dibuat dalam bentuk ‘akta’
berupa ‘pernyataan’ yang ditandatangani Hakim, bahwa
bernar telah terjadi ‘peristiwa hukum’ berupa peralihan hak
dan penyerahan tanah berdasarkan ‘akta jual beli’ (koop
en verkoop acte) di antara para pihak. Akta peralihan hak itu