Page 155 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

128 Herman Soesangobeng

5.3.D.3. Pejabat pembuat akta perjanjian perdata (Notaris):
Adapun pejabat publik yang berwenang untuk membuat
surat bukti perjanjian perdata (acte-Bld., akta-Ind., deed-
Ingg.) dalam hubungan harta kekayaan dan benda tetap
dalam perdagangan adalah Notaris. Tugas dan kewenangan
Notaris, hanya disediakan kepada golongan penduduk
Eropah dan Timur Asing, berdasarkan hukum perdata dan
dagang Barat yaitu BW/KUHPInd. serta WvK. Adapun
golongan penduduk Bumiputra, dibiarkan hidup menurut
Hukum Adat mereka sendiri dan menyelesaikan hubungan
perjanjian harta kekayaan mereka di luar bantuan pejabat
Notaris maupun pejabat Negara/Publik lainnya, sehingga
hubungan perbuatan hukum di antara sesama penduduk
Bumiputra itu disebut hubungan perjanjian ‘informal’ atau
‘dibawah tangan’.
Selain itu, pada asasnya, kewenangan Notaris pun
terbatas bagi perbuatan hukum keperdataan saja atas benda
dengan hak keperdataan Barat yang sudah bersifat kebendaan
(zakelijk recht), dan dilakukan oleh golongan penduduk
yang tunduk pada hukum Barat/BW-KUHPind. Maka
perjanjian-perjanjian lain di luar hubungan keperdataan dan
dagang yang bersifat hak perorangan (persoonlijk recht) dan
dilakukan oleh orang Bumiputra, tidak termasuk dalam hak
dan kewajiban Notaris, dengan ancaman ‘notareel acte’-nya
‘batal dengan sendirinya’ (nietig eo ipso). Juga perjanjian yang
bermakna pidana, ketatanegaraan, kesepakatan damai para
pihak di depan Hakim Pengadilan (dading), atau perjanjian
dalam hubungan keagrariaan, apabila dibuat oleh Notaris,
maka perjanjian itu ‘betal dengan sendirinya’ (nietig eo ipso).
Dasar hukumnya adalah karena jenis-jenis perjanjian itu
menjadi kewenangan pejabat Negara ‘bezoldigde overheids
ambtenaar’ yaitu pejabat administrasi Negara, dan tidak
termasuk dalam hak serta kewajiban Notaris.