Page 159 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 159

132     Herman Soesangobeng

                 disebut ‘overschrijvings acte’ dalam hal ini untuk penyerahan
                 tanahnya disebut ‘acte transport’, yang keduanya harus
                 ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Negeri. Kedua jenis
                 akta ini dahulu disimpan dalam ‘kantor penyimpanan surat-
                 surat keputusan pejabat Negara’ (kantore van de bewaarder der
                 hypotheeken). Kemudian setelah dibentuknya lembaga Notaris,
                 kedua  jenis akta  itu  tidak  diserahkan  untuk  disimpan
                 oleh  Notaris,  melainkan  tetap menjadi kewenangan pejabat
                 ‘bezoldigde overheids ambtenaar’ di bidang Kehakiman untuk
                 menyimpannya.

            5.3.D.6. Penyalahgunaan  ‘notarieel  acte van  eigendom’ oleh
                 Notaris:
                    Selain  kesalahan dalam  praktek  kerja,  Notaris juga
                 melakukan penyelahgunaan akta ‘eigendom’ yang dibuatnya.
                 Praktek  penyalahgunaan ‘notareel  acte  van  eigendom’  oleh
                 Notaris di masa Hindia Belanda, disebabkan karena
                 sedikitnya lima keawaman dan  kesalahan  tafsir  atas filosofi,
                 ajaran, asas maupun  teori  hukum pertanahan dan agraria
                 Hindia Belanda. Kelima sumber penyalahgunaan itu adalah
                 karena:
                 (a).  kekurangpahaman  secara  benar atas teori  dan  ajaran
                      tentang lahirnya hak ‘eigendom’;
                 (b).   penyelahgunaan asas kebebasan pembuatan  ‘notareel
                      acte van eigendom’ oleh setiap warga Negara Belanda;
                 (c).   kesalahan tafsir atas lembaga hukum ‘penyamaan hak
                      hukum’ (toepasselijke  verklaring) dan ‘penundukkan  diri
                      secara suka rela’ (vrijwillige onderwerping);
                 (d).  kekeliruan tafsir atas sistim pendaftaran  tanah
                      ‘rechtskadaster’ dan administrasi pencatatannya;
                 (e).  ketidakpahaman atas arti ‘hak milik anggapan’
                      (vermoedelijke recht van eigendom).

            5.3.D.6.a. Kekurangpahaman secara benar atas teori lahirnya
                 hak ‘eigendom’:
                    Asas dan ajaran serta teori lahirnya hak ‘eigendom’, adalah
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164