Page 161 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

134 Herman Soesangobeng

5.3.D.6.a.2. ‘Notareel acte van eigendom’ tanpa dasar ‘eigendom
beschikking’ adalah ‘batal demi hukum’ (nietig van
rechtswege):
Akta Notaris (notareel acte) tanpa dasar ‘eigendom
beschikking’, jika dimiliki oleh orang warga Negara Belanda
atau orang Eropah, maupun Timur Asing yang sudah memiliki
surat keputusan (besluit) ‘toepasselijke’ dan ‘gelijkgestelde besluit’,
maka ‘acte’-nya dikenai sanksi berupa ‘batal demi hukum’
(nietig van rechtswege). Artinya, Hakim Pengadilan Negeri masih
mempertimbangkan sebagai bukti hak, namun pemegang
‘acte’ harus meminta dan menunjukkan dalam persidangan,
‘eigendom beschikking’-nya dari Hakim Perdata, bagi warga
Negara Belanda/Eropah maupun Timur Asing yang sudah
memiliki penetapan (besluit) ‘gelijkgesteld’-nya. Kegagalan
pembuktikan ‘besluit’ dan ‘eigendom beschikking’ kepada Hakim
dalam persidangan, menyebabkan Hakim akan menolak dan
menyatakan bahwa ‘acte’ yang digunakan itu ‘tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti’ sehingga ‘batal
demi hukum’. Kerumitan rincian dalam pembuatan ‘acte
van eigendom’ itu tidak banyak dipahami Hakim serta malas
menelitinya dalam persidangan Pengadilan Negeri, baik oleh
Hakim maupun para ‘pembela hukum’ (advocat).
5.3.D.6.b. Asas kebebasan pembuatan ‘notareel acte van
eigendom’ oleh setiap warga Negara Belanda:
Kebanyakan Notaris praktek, juga tidak paham pada
filosofi dasar bahwa pembuatan ‘notareel acte van eigendom’,
bersifat terbuka dan bebas diminta oleh setiap orang yang
telah menjadi warga Negara Belanda dan mengaku sebagai
‘bezitter’ atas bidang tanah tertentu. Kebebasan memohon
‘notareel acte van eigendom’ itu, bersumber pada ajaran hukum
pertanahan Belanda bahwa semua warga Negara Belanda
adalah pemilik tanah. Tetapi dia baru menjadi pemilik sah
secara hukum, apabila telah menduduki (bezit) tanah dengan
maksud (animus) memiliki sehingga disebut ‘bezitter’, dan