Page 163 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

136 Herman Soesangobeng

‘bezoldigde overheids ambtenaar’ untuk pelanggan Timur Asing
dan Bumiputra; ketiga, ‘eigendom beschikking’ dari pelanggan
Timur Asing, dan ‘beschikking’ tentang ‘agrarisch eigendom’
dari pelanggan Bumiputra yang dipersamakan (gelijkgestelde
Inlanders).
5.3.D.6.d. ‘Notareel acte van eigendom’ yang cacat hukum
adalah ‘nietig eo ipso’:
Kelalaian meminta surat-surat bukti tersebut,
menyebabkan banyaknya terjadi pembuatan ‘notareel acte van
eigendom’ oleh Notaris yang cacat hukum dan beredar luas
dalam masyarakat, namun tidak disadari oleh para penegak
hukum di Hindia Belanda. ‘Notareel acte van eigendom’ yang
cacat hukum itu, dalam konstruksi logika hukum Belanda,
adalah ‘batal dengan sendirinya’ (nietig eo ipso). Artinya ‘acte’
demikian itu tidak memerlukan adanya keputusan pejabat
hukum lagi untuk dinyatakan batal, seperti halnya pada
‘batal demi hukum’ (nietig van rechtswege). Maka Hakim
Pengadilan Negeri, otomatis harus tidak menghargai setiap
‘acte van eigendom’ yang ‘nietig eo ipso’ sebagai alat bukti sah
bagi kepemilikan ‘eigendom’ ataupun ‘acte’ jual beli tanah yang
digunakan dalam persidangan Pengadilan Negeri (Landraad).
5.3.D.6.e. Kesalahan tafsir atas lembaga ‘penyamaan hak
hukum’ (toepasselijke verklaring) dan ‘penundukkan diri
secara suka rela’ (vrijwillige onderwerping):
Dua lembaga hukum yang dilembagakan berdasarkan
politik hukum ‘pemyataan berlakunya hukum Belanda’
(toepasselijke verklaring) terhadap semua golongan penduduk,
dan ‘penundukkan diri secara sukarela’ (vrijwillige onderwerping)
oleh penduduk Bumiputra dalam hukum perdata dan dagang
Belanda, pun sering disalahtafsirkan oleh para Notaris
maupun penegak hukum lainnya. Lembaga pertama itu sering
diartikan sebagai secara otomatis pemegang surat keputusan
persamaan hak itu sudah sama hak hukumnya dengan orang
Eropah. Padahal maksud sebenarnya dari lembaga ‘toepasselijke