Page 168 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 141

tidak menjelaskan dengan tegas tentang adanya hak ‘eigendom
anggapan’ (vermoedelijk recht van egeindom) serta kewajiban
untuk secapatnya mencatatkan ‘notarieel acte van eigendom’
ke dalam ‘daftar umum’ (openbare/publiek register) pencatatan
surat-surat penting Negara. Maka tidak dipahami, bahwa
pencatatan dalam daftar umum itulah yang menentukan
sifat kekuatan hukum dari ‘notareel acte van eigendom’ yang
dilindungi dan dijamin Negara. Catatan dalam ‘daftar umum’
itulah yang memastikan ‘notareel acte van eigendom’ sebagai alat
bukti hak ‘eigendom’ pribadi yang sah dan mengikat kepada
siapapun, atau yang disebut juga mengikat kepada pihak ke
tiga (derde partij), maka pencatatan ke dalam ‘daftar umum’
itulah yang disebut ‘rechtskadaster’. Dengan demikian, ‘notareel
acte van eigendom’ tercatat dalam daftar umum (openbare/
publiek register) itu memiliki kekuatan hukum pembuktian
hak ‘eigendom’ yang sah dalam sidang Pengadilan, dan hanya
‘notareel acte van eigendom’ yang terdaftar itu sajalah, yang
diakui bersifat ‘prima faciae’ sehingga harus diterima ‘benar
dan absah’ oleh Hakim.

5.3.D.6.f.2. Pengenalan sistim pendaftaran tanah di Hindia
Belanda, hanya terhadap pencatatan peralihan hak dan
penyerahan tanah (overschrijvingsrecht):
Karena sistim pencatatan ‘acte van eigendom’ di Hindia
Belanda dipandang sudah cukup kuat untuk melindungi
dan menjamin hak milik keperdataan orang Belanda/Eropah,
maka masalah yang perlu dipastikan adalah cara peralihan
hak kebendaan (levering) dan penyerahan (overdracht)
tanahnya di antara para pihak dalam setiap transaksi yang
menyangkut tanah. Masalah ini memerlukan pemastian,
karena hubungan hukum di Hindia Belanda, lebih banyak
dikuasai oleh hubungan keagrariaan dan perdagangan,
dalam hal ini peralihan hak serta penyerahan tanah di antara
golongan penduduk sangat penting untuk diselesaikan.
Penyelesaian pemastian itu ditetapkan melalui model