Page 171 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

144 Herman Soesangobeng

anggapan’ (vermoedelijk recht van eigendom), serta sistim
administrasi pencatatannya dalam ‘daftar umum’ yang
dipelihara di Kantor Kadaster. Mereka hanya diberitahu dan
diperkenalkan dengan istilah ‘pendaftaran negatif’, cara kerja
membuat ‘jati diri’ bidang tanah, hak dan kewajiban Kepala
Kantor Kadaster, dan keterampilan teknis lainnya. Adapun
filosofi, ajaran, teori serta asas-asas hukum pertanahan dan
prosedur pemastian hak kepemilikan ‘eigendom’ termasuk
kompleksita jalinannya dengan cabang hukum lainnya,
tidak diajarkan secara utuh, sehingga awam bagi para penegak
hukum maupun Notaris, bahkan Hakim sekalipun.

5.3.D.6.f.5. Perlombaan kecepatan mencatatkan ‘acte van
eigendom’ ke dalam ‘daftar umum’ (openbare/publiek
register) tanah:
Model pencatatan dalam ‘daftar umum’ menganut ajaran
‘berlomba kecepatan’ (spoedigheid) mencatatkan dokumen
hukum. Artinya, pencatatan ke dalam ‘daftar umum’ itu
bersifat terbuka kepada setiap pemegang dokumen hukum
yaitu ‘acte van eigendom’, untuk secapatnya mencatatkan atau
mendaftarkan ‘acte’-nya ke dalam ‘daftar umum’ di Kantor
Kadaster. Melalui kecepatan pencatatan (inschrijving) itulah,
‘acte’ tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap bagi
pemegang hak ‘eigendom’ dan menjadi alat bukti hak yang
kuat di depan Hakim, berdasarkan ajaran ‘prima faciae’.
Pemegang ‘acte van eigendom’ yang lalai atau terlambat
mendaftarkan ‘acte’-nya ke Kantor Kadaster, akan menerima
resiko berkedudukan hukum sebagai pemegang ‘hak milik
anggapan’ (beheer van de vermoedelijke recht van eigendom).
Acte van eigendom-nya tidak dihargai sebagai ‘alat bukti hak
yang kuat’ di depan Hakim, karena tidak mendapatkan
perlindungan hukum dari Negara; maka Hakim, tidak terikat
pada sifat ‘prima faciae’ dari ‘acte van eigendom’ yang tidak
tercatat itu, apabila digunakan sebagai alat pembuktian hak
dalam persidangan Pengadilan.