Page 169 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

142 Herman Soesangobeng

administrasi pencatatan ‘acte van eigendom’ di dalam ‘daftar
umum’ (openbare/publiek register). Peralihan hak kebendaan
atas tanah itu disebut ‘overschrijvingsrecht’ yang diatur dalam
‘overschrijvingsordonnantie’ S. 1834-27, namun diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia menjadi Undang-Undang Balik
Nama.
5.3.D.6.f.3. Pembentukan jawatan atau dinas Kadaster
dengan kewenangan peralihan hak dan penyerahan
tanah:
Kemudian, sehubungan dengan kemajuan cara pemastian
catatan ‘jati diri’ (grond personaliteit) bidang tanah dengan
pembentukan ‘jawatan/dinas kadaster’ (dienst van het kadaster)
berdasarkan S. 1872-65, maka diperkenalkanlah lembaga
yang dikenal dengan nama ‘pendaftaran tanah’ (kadaster).
Dalam undang-undang (S. 1872-65) itu, diatur mengenai
tugas dan hak Kepala Kantor Kadaster, dalam hal ini selain
bertugas membuat dan memastikan ‘jati diri’ bidang tanah, juga
diberikan kewenangan mengalihkan hak serta menyerahkan
tanah terdaftar kepada pembeli. Dengan demikian,
kewenangan yang semula menjadi hak dan kewajiban ‘griffier’
(Panitera) Pengadilan Negeri, diubah dan diserahkan kepada
Kepala Kantor Kadaster. Karena itu undang-undang tersebut
mengatur soal tata cara peralihan hak dan penyerahan tanah
maka disebut ‘Overschrijvingordonnantie’ dan diterjemahkan
menjadi ‘Undang-Undang Balik Nama’. Jadi yang lebih
diperkenalkan di Hindia Belanda, bukan sistim negatifnya
pendaftaran tanah, melainkan tata cara peralihan hak
(levering) dan penyerahan tanah (transport) melalui prosedur
‘juridische levering’ yang semula menjadi kewenangan pejabat
Kehakiman di bidang Peradilan, menjadi diserahkan dan
dialihkan kepada pejabat Kehakiman di bidang Kadaster
(Pendaftaran Tanah).
Bentuk penyerahan tanah dalam tata cara ‘juridische
levering’ itu, harus dilakukan dengan suatu akta penyerahan