Page 164 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 137

verklaring’ adalah sebagai pernyataan persamaan kedudukan
dalam ‘pergaulan sosial’ saja. Persamaan hak hukumnya, baru
nyata, ketika orang pemegang surat keputusan, melakukan
perbuatan hukum yang diatur dalam BW/KUHPInd. Karena
itu, diperlukan lembaga kedua yaitu pernyataan ‘penundukan
diri’ (onderwerping) terhadap hukum Belanda atau hukum
Barat yaitu BW/KUHPInd., WvK, WvS, maupun perundang-
undangan lainnya. Maka lembaga kedua ini dibedakan antara
‘penundukkan diri secara sukarela’ (vrijwilige onderwerping)
dan ‘penundukan diri melalui perbuatan hukum tertentu’
(onderwerping aan bepalde rechts daad).

5.3.D.6.e.1. Pernyataan ‘toepasselijk verklaring’ adalah
persamaan kedudukan sosial dengan surat keputusan
(besluit) dari pejabat Negara ‘bezoldigde ov. ambt.’,
Departemen Dalam Negeri:
Lembaga ‘toepasselijke verklaring’ diwujudkan dalam bentuk
surat keputusan (besluit) pejabat ‘bezoldigde ov. ambt.’ untuk
mengakui persamaan kedudukan sosial dari orang Timur
Asing atau Bumiputra, sehingga diakui bisa diberlakukan
hukum Barat/Belanda terhadapnya. Sedangkan lembaga
‘vrijwillige onderwerping’, adalah surat penetapan dari pejabat
‘bezoldigde ov. ambt.’ tentang dibenarkannya orang Bumiputra
atau Timur Asing, yang secara tidak sadar pada kerumitan
prosedur hukum lembaga ‘toepasselijke verklaring’, namun sudah
melakukan perbuatan hukum yang sebenarnya diatur dalam
hukum perdata (BW/KUHPInd.) dan hukum dagang (WvK)
Belanda. Maka lembaga ‘vrijwillige onderwerping’ disebut juga
‘penundukkan diri secara sukarela’ atau ‘penundukkan diri
secara diam-diam’.
Fakta yang sering diabaikan atau dilupakan oleh
Nataris ketika membuatkan akta perbuatan hukum, adalah
untuk meminta surat keputusan bukti persamaan serta
penundukan diri si pemohon. Surat keputusan penetapan
tersebut, harus diperoleh dengan bukti surat keputusan