Page 162 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 135

telah ditetapkan oleh Hakim Perdata menjadi ‘pemilik sah’
(rechtelijk eigenaar). Jadi ‘surat penetapan hak’ (beschikking
besluit) dari Hakim Perdata itu, merupakan bukti tentang
‘alasan sah’ (rechts title) bagi pemohon untuk dibuatkan
‘notareel acte van egeindom’-nya. Sebelum adanya penetapan
(beschikking) Hakim Perdata, maka seorang ‘bezitter’ pemegang
‘acte van eigendom’ hanya menjadi pemegang ‘hak anggapan’
(vermoedelijke recht) sebagai ‘pemilik’ (eigenaar) atas bidang
tanah yang diduduki atau dikuasainya.

5.3.D.6.c. Kesalahan tafsir atas asas ‘kebebasan warga Negara
Belanda’ meminta ‘acte van eigendom’:
Ajaran dengan filosofi dan teori pemilikan ini, hanya
tepat diterapkan di Negeri Belanda dan terhadap orang
Belanda di Hindia Belanda, karena orang Belanda di Hindia
Belanda, secara otomatis tetap diakui sebagai warga Negara
Belanda. Namun kebanyakan Notaris, tidak jeli dan cermat
memahami logika ajaran serta teori kepemilikan dalam
hukum pertanahan Belanda itu. Maka dengan mudah
mereka membuatkan ‘notareel acte van eigendom’ bagi setiap
pelanggannya yang orang Belanda maupun Eropah lainnya,
bahkan bagi orang Timur Asing, hanya dengan melihat
tampilan fisik serta pengakuan pelanggan yang mengaku
orang Belanda, Eropah atau Timur Asing, dan menyatakan
diri sebagai ‘bezitter’ atas tanah. Notaris pun umumnya lupa
atau mengabaikan dua jenis alat bukti dari pelanggannya
baik yang orang Belanda/Eropah dan Timur Asing maupun
Bumiputra yang dipersamakan (gelijkgestelde Europeanen).
Alat-alat bukti itu adalah; (a). surat penetapan hak
kepemilikan ‘eigendom’ dari Hakim Perdata kepada si
pelanggan orang Belanda/Eropah, Timur Asing maupun
Bumiputra yang dipersamakan; (b). terhadap pelanggan orang
Timur Asing dan Bumiputra, harus dimintakan tiga alat bukti
tambahan yaitu pertama, surat keputusan ‘gelijkgesteld’, kedua
surat penetapan ‘toepasselijk’-nya oleh pejabat Pemerintah