Page 165 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

138 Herman Soesangobeng

(besluit) dari pejabat ‘bezoldigde ov. ambt.’ yaitu pejabat Negara
pada Departemen Dalam Negeri yang berkewenangan
publik untuk ‘mengatur’ (regering) dan ‘menjaga ketertiban
hukum dan sosial’ (sociale en rechtsorde bevoegheid). Sedangkan
pejabat ‘onbezoldigde ov. ambt.’ yaitu Notaris, tidak memiliki
dua kewenangan ‘mengatur serta menjaga ketertiban hukum
dan sosial’ tersebut. Jadi seharusnya, sebelum dibuatkan
akta perbuatan hukum bagi orang Timur Asing ataupun
Bumiputra, pejabat Notaris harus meminta surat keputusan
penetapan persamaan hak serta penundukan diri terhadap
hukum Barat dari pelanggannya.

5.3.D.6.e.2. Kekacauan logika hukum atas lembaga
‘toepasselijke verklaring’ dan ‘vrijwillge onderwerping’:
Istilah politik hukum ‘toepasselijke verklaring’ dan ‘vrijwillge
onderwerping’ itu sering keliru diterjemahkan, sehingga
menyebabkan kekacauan logika hukum dalam penegakkannya.
Istilah pertama, sering diterjemahkan menjadi ‘penyamaan
hak hukum’, maka konteks arti ‘pemberlakuan hukum’-nya
lalu salah ditafsirkan. Kesalahannya adalah menganggap
mereka yang digolongkan sebagai penduduk Eropah dan
Timur Asing, menjadi otomatis tunduk pada hukum Belanda/
BW-KUHPInd. dan hukum dagang (WvK). Dilupakan,
bahwa politik itu hanya otomatis berlaku terhadap orang
Belanda atau Eropah lainnya termasuk Turki dan Jepang.
Namun terhadap orang Timur Asing, tidak otomatis menjadi
tunduk pada hukum Belanda, kecuali ada keputusan berupa
‘penetapan’ (beschikking) pejabat Pemerntah Dalam Negeri
untuk ‘penyamaan kedudukan sosial dengan orang Belanda’
(gelijkgesteld aan de Europeanen), dan dari Hakim Pengadilan
Negeri untuk hak kebendaan ‘eigendom’-nya. Hal ini
disebabkan, karena kepemilikan hak ‘eigendom’ yang bersifat
kebendaan itu, harus diputuskan oleh Hakim Perdata, maka
baik orang warga Negara Belanda atau Eropah lainnya
termasuk orang Timur Asing, semuanya harus memiliki