Page 170 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 143

yang disebut ‘acte van transport’. Akta ini semula dibuat oleh
Panitera Pengadilan (griffier). Kemudian dengan berlakunya
undang-undang ‘balik nama’ (Overschrijvingordonnantie), lalu
diserahkan menjadi kewenangan Kepala Kantor Kadaster.
Dengan demikian, suatu perbuatan hukum peralihan hak dan
penyerahan tanah, tanpa dibuktikan dengan adanya ‘acte van
transport’, maka perjanjian itu hanya membuktikan adanya
perbuatan hukum berupa perjanjian di antara pembeli dan
penjual, namun hak dan tanahnya masih tetap dipegang
oleh penjual sebagai pemilik (eigenaar) hak ‘eigendom’ atas
tanahnya.

5.3.D.6.f.4. Kelalaian meminta dan membuat ‘acte van
transport’ dan ‘leverings acte’ oleh Notaris, Advocat,
Kepala Kantor Kadaster, dan Hakim:
Dalam praktek, pembuatan ‘acte van transport’ itu sering
dilupakan baik oleh Kepala Kantor Kadaster, Notaris, Advocat
maupun Hakim dalam persidangan pengadilan. Kepala
Kantor Kadaster, biasanya lupa membuat ‘acte van transport’
ketika melakukan pencatatan (inschrijving) penyerahan tanah.
Notaris, pun lupa minta ditunjukkan ‘eigendom beschikking’ dari
Hakim Perdata dan ‘acte van transport’ dari Kepala Kantor
Kadaster, ketika membuatkan ‘acte van eigendom’ atau ‘koop
en verkoop acte’ yang dimohon pelanggannya. Advocat, pun
sering lupa meminta ‘eigendom beschikking’, ‘leverings acte’, dan
‘acte van transport’ untuk menilai kepastian serta keabsahan
gugatan dalam sidang pengadilan; sementara Hakim, pun lupa
meminta ketiga dokumen itu ketika memeriksa alat bukti hak
‘acte van eigendom’ yang diajukan dalam sidang pengadilan.
Maka pengajaran serta penjelasan tentang hakekat dan
makna sistim administrasi pendaftaran tanah negatif (negatief
stelsel) serta kompleksita pertautannya dengan ajaran serta
asas maupun teori hak ‘eigendom’, tidak diperkenalkan dan
diajarkan secara utuh. Akibatnya, pejabat Negara maupun
Notaris, tidak mengerti tentang arti dan fungsi ‘hak milik