Page 172 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 145

Model pencatatan dalam ‘daftar umum’, dicatat
berdasarkan ‘nomor urut’, ‘tanggal-hari-bulan-tahun’
pendaftaran, ‘nomor acte’, ‘nama pemilik yang disebutkan
dalam acte’, ‘tanggal-bulan-tahun pembuatan acte’, dan
‘nama notaris’. Unsur penting dalam penentuan kekuatan
hukum dari ‘acte’ adalah pada: ‘nomor urut’, ‘tanggal-bulan-
tahun’ pendaftarannya. Artinya, nomor urut dengan tanggal-
bulan-tahun tercepat atau pertama kali didaftarkan dalam
‘daftar umum’, adalah ‘acte’ yang paling sah dan terkuat
dijamin serta dilindungi Negara menjadi alat bukti hak yang
bersifat ‘prima faciae’ bagi Hakim. Pemegang ‘acte’ yang
terlambat mendaftarkan, sehingga tercatat sebagai nomor
berikutnya, tidak dihargai sebagai alat bukti yang dilindungi
dan dijamin Negara untuk bersifat ‘prima faciae’, maka Hakim
harus menolaknya sebagai alat bukti hak ‘eigendom’ yang sah
dan kuat dalam hukum.

5.3.D.6.f.5.a. Contoh penegakkannya:
Dua orang berbeda golongan penduduk, A seorang
Belanda dan B seorang Timur Asing ber-‘besluit toepasselijke
verklaring’, masing-masing memiliki ‘acte van eigendom’ atas
bidang tanah yang sama, terletak di Jatinegara, Batavia. A
memiliki ‘acte van eigendom’, sejak tanggal 5 Februari tahun
1918, namun baru mencatatkan ‘acte’-nya pada 11 Juni
1919. Sebelum A mencatatkan ‘acte’-nya, ternyata B sudah
meminta ‘acte van eigendom’-nya atas bidang tanah yang sama,
pada 1 Mei 1918 dan mendaftarkan ‘acte’- nya pada tanggal
2 Mei 1918. Dengan demikian, B tercatat sebagai pemegang
‘acte’ nomor 1 sedangkan A dicatat pada nomor 2. Pada 1921,
A menjual tanahnya kepada C, seorang Timur Asing, dengan
menunjukkan ‘acte van eigendom’ tanggal 5 Februari 1918
yang dimilikinya. Setelah selesai transaksi jual-beli, baru B
mengetahui bahwa tanah miliknya dijual A kepada C. Maka
B menggugat A dan C ke pengadilan dengan alasan menjual
tanah tanpa hak.