Page 174 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 147

menyebabkan timbulnya kemalasan yang melahirkan
kecerobohan para pejabat penegak hukum serta Notaris
dalam menerbitkan surat keputusan maupun akta perjanjian
keperdataan serta perdagangan.

5.3.D.6.h. Kerancuan dan kekacauan logika hukum dalam
menafsirkan ‘acte van eigendom’:
Akibat dari ketidakpahaman atas ‘hak eigendom anggapan’
dengan kompleksita sistim pendaftaran ‘rechtskadaster’ Belanda,
menimbulkan kekacauan serta kerancuan logika hukum dalam
penegakkan hukumnya. Pejabat Notaris dan penegak hukum
lainnya tidak pernah diajarkan untuk berketrampilan menilai
kekuatan hukum ‘prima faciae’ dari ‘acte van eigendom’ terdaftar
dalam ‘daftar umum’, menurut nomor urut, tanggal, bulan,
tahun pencatatannya. Tidak dipahami bahwa hanya ‘acte van
eigendom’ terdaftar yang terawal didaftarkan dalam ‘daftar
umum’ sajalah yang menjadi alat bukti hak yang terkuat
dan absah serta dilindungi dan dijamin Negara sehingga
merupakan ‘prima faciae’. Demikian pula, tidak dipahami cara
menilai keabsahan ‘acte van eigendom’ berdasarkan golongan
penduduk, termasuk ada/tidaknya ‘eigendom beschikking’, serta
‘besluit toepasselijk verkalring’, yang menentukan apakah sebuah
‘acte van eigendom’ telah berkekuatan hukum tetap atau
hanya merupakan ‘hak eigendom anggapan’. Sehingga dapat
dipastikan apakah ‘acte’ yang diajukan merupakan akta yang
‘batal dengan sendirinya’ (nietig eo ipso) ataukah ‘batal demi
hukum’ (nietig van rechtswege). Sebaliknya, kesalahan serta
kekeliruan yang telah terjadi, pun diterima saja sebagai suatu
keabsahan serta kebenaran hukum.
5.3.D.6.i. Warisi kekeliruan dan kesalahan tafsir ‘acte van
eigendom’ di alam kemerdekaan RI:
Kekeliruan dan kekacauan logika penegakkan hukum
dari masa Hindia Belanda itu pun, diwarisi sampai ke alam
kemerdekaan Indonesia dengan berlakunya UUD 1945,
tanpa penilaian dan perbaikan. Maka amat banyak ‘acte van