Page 153 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

126 Herman Soesangobeng

itu, pemerintah Belanda lebih mengutamakan kebijakan
perolehan dan penggunaan tanah untuk usaha pertanian
dan perkebunan, sehingga politik agrarialah yang diutamakan
dan politik perdagangan hasil bumi. Dua komponen utama
dalam pemerintahan harus dibangun untuk melaksanakan
serta penegakkan politik pertanahan serta keagrariaan
maupun perdagangan itu ialah pertama, tatanan sistim
kerja pemerintahannya; dan kedua, ketersediaan sumber
daya manusia dan alam. Komponen pertama, dilakukan
dengan membentuk Departemen serta kantor-kantor dan
pejabat-pejabat Negara untuk mengatur serta menjaga
jaminan keamanan maupun ketertiban penegakkan politik
hukumnya. Komponen kedua, adalah menjamin tersedianya
tenaga kerja dengan kelas perantara untuk pengumpulan
hasil bumi, serta pejabat Negara/Publik bagi pemastian
ikatan hubungan hukum dalam perolehan, peralihan hak,
penyerahan maupun pengiriman barang.

5.3.D.1. Pemisahan kewenangan pejabat pemutus hak
‘eigendom’ dan ‘hak agraria’:
Untuk penegakkan komponen pertama, pemusatan
kewenangan mengatur dari pemerintah, dibedakan antara
urusan penegasan kepemilikan hak atas tanah dan jaminan
perolehan serta penggunaan maupun pengolahan tanah
agar menghasilkan hasil yang dibutuhkan Negara. Maka hak
milik atas tanah harus pertama-tama diberikan kepada
Negara dan pribadi hukum baik individu maupun badan
hukum, dan diurus oleh pejabat hukum perdata di bidang
kehakiman (judicieel-Bld.). Sedangkan untuk perolehan,
penggunaan, pemanfaatan atau pengolahan tanah agar
menghasilkan hasil yang dibutuhkan, yang secara umum
disebut urusan keagrariaan, diberikan kepada Pemerintah,
guna diputuskan oleh pejabat ‘bezoldigde overheids ambtenaar’
(= pejabat administrasi Negara) dan Pedagang/Pengusaha. Di
samping itu, karena peran utama Negara adalah berdagang