Page 180 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 153

atas tanah milik Negara yang dikuasai serta diduduki
orang Bumiputra (onvrij landsdomein). Hak-hak penduduk
Bumiputra itu, menurut Pasal 7 Agrarische Wet 1870, harus
dijaga agar tidak habis dibeli dan dimiliki orang Belanda,
Eropah maupun Timur Asing. Perlindungan kepentingan
hak-hak orang Bumiputra itu, dilindungi pemerintah dengan
mengeluarkan peraturan hukum yang disebut larangan
pengasingan tanah (Grondvervreemdingsverbod – S. 1875
/179). Akan tetapi larangan itu sering dilanggar dengan
jalan melakukan perbuatan hukum ‘kedok’ (strooman), yaitu
seorang laki-laki Belanda, Eropah atau Timur Asing menikahi
perempuan Bumiputra sehingga tanahnya tampak tetap
dikuasai dan diduduki perempuan orang Bumiputra, namun
sebenarnya telah dimiliki pembeli yang orang Belanda,
Eropah ataupun Timur Asing. Perbuatan penyimpangan
hukum ini kemudian dikenal sebagai lembaga ‘kedok
laki-laki’ (stroomanen), atau bilamana perempuan Belanda
ataupun Eropah yang menikahi laki-laki Bumiputra, maka
disebut ‘kedok perempuan’ (stoovrouw). Perbuatan- perbuatan
hukum ‘kedok’ itu melanggar hukum dan dikategorikan
sebagai perbuatan pidana yang merupakan ‘pelanggaran’
(overtredingen) bukan ‘kejahatan’ (delict). Pelanggaran mana
sukar diselesaikan karena pembuktian pelanggarannya
sukar dibuktikan, sebab ‘perkawinannya’ sering dikelabui
dengan kedok ‘hidup bersama’ (samenleven) yang di kalangan
masyarakat Betawi lazim disebut ‘nyai’.
Untuk mengatasi kesulitan hubungan keagrariaan itulah,
maka Kollewijn mengembangkan teorinya tentang ‘titik
pertalian primer’. Titik pertalian itu dilihat pada kedudukan
hukum tanah dan orang yang bertransaksi hukum. Dalam hal
itu hubungan antar golongan (intergentiel betrekkingen), terjadi
ketika dua orang yang tunduk pada dua sistim hukum yang
berbeda, melakukan perbuatan hukum atas tanah yang
berbeda juga status hukumnya. Jelasnya, bilamana seorang
Belanda atau Timur Asing yang tunduk pada hukum BW/