Page 254 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 227

1. Kesepakatan itu dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam
akta jual beli,
2. Kesepakatan berupa perjanjian jual belinya, sudah
benar-benar terjadi dan mengikat kepada siapa saja, yang
disebut sebagai ‘pihak ke tiga’
3. Dijelaskan dengan jelas dan tegas bentuk dan cara
pembayarannya, misalnya dengan angsuran berapa kali
dan dalam bentuk pembayaran uang tunai, giro, hasil
panen, dan sebagainya.
4. Pembeli dan penjual sepakat bahwa naik turunnya inflasi
atau perubahan nilai uang, tidak merubah atau ikut
merubah nilai harga jual tanah, sebelum atau setelah
angsuran pelunasan harga jual tanah.
5. Penjual dilarang menjual lagi tanah kepada pihak lain atau
mengizinkan orang lain mengusahakan atau mengerjakan
tanah angsuran, dengan ancaman sanksi pidana atau ganti
rugi kepada pembeli asal.
6. Penjual tetap bertanggungjawab penuh atas cacad-
cacad tersembunyi yang melekat atas tanah objek jual
beli sementara.
7. Pembeli yang melanggar kesepakatan angsuran tanahnya,
dikenai sanksi berupa kehilangan uang angsuran ditambah
dengan pembayaran ganti rugi atas harapan keuntungan
dari hasil tanah, seandainya pelunasan angsuran tanah
dilakukan tepat waktu kepada penjual.
8. Ketentuan angka 7 dapat dihindari, bilamana ada
kesepakatan khusus antara penjual dan pembeli mengenai
jumlah dan jangka waktu angsuran pembayaran.
9. Penjual dan pembeli sepakat bahwa selama angsuran
pelunasan harga jual beli belum dilunasi pembeli, akta jual
beli sementara tetap dipegang dan disimpan di Kantor
PPAT.
10. Penjual dan pembeli, dapat membuat kesepakatan tentang
penyerahan tanah, apakah selama dalam angsuran, tanah
berada dalam kekuasaan dan dipegang oleh penjual,