Page 255 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

228 Herman Soesangobeng

atau diserahkan langsung kepada pembeli, dengan akta
penyerahan tanah tersendiri yang dibuat oleh pejabat
PPAT pembuat akta jual beli sementara.
11. Jika tidak ada kesepakatan khusus tentang penyerahan
tanah, maka dianggap pembeli sepakat bahwa tanah
angsuran, tetap berada dalam kekuasaan penjual, sampai
angsuran terakhir dan dibuatkan akta penyerahan tanah.
12. Pejabat PPAT, dilarang menggunakan ‘akta jual beli
sementara’ untuk perbuatan hukum lain, baik dalam
bentuk membuat akta jual beli kepada orang lain,
mengagunkannya sebagai jaminan hutang Bank, dan
sebagainya.
13. Setelah pembeli membayar angsuran pelunasan harga jual
tanah, maka akta jual beli sementara dapat diambil
pembeli dan sekaligus pejabat PPAT yang bersangkutan,
membuatkan akta jual beli akhir atau final, yang
diberi judul “AJB-Akhir/Final”, sementara akta jual beli
sementara diberi judul “AJB-Sementar”.

Dengan adanya lembaga jual beli sementara ini, maka
kebutuhan jual beli tanah dengan angsuran, dapat dipenuhi
dan sah secara hukum. Jadi tidak ada perbuatan jual beli
tanah yang tidak bisa dibuatkan akta jual beli PPAT- nya.
Juga dengan adanya lembaga ‘jual beli sementara’ ini,
maka kemungkinan membuat ‘PPJB/APJB’ bisa dicegah dan
dinyatakan melanggar hukum sehingga bisa dikenai sanksi
pidana.