Page 257 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

230 Herman Soesangobeng

harta kekayaan (vermogensrecht) . Jadi rumusan teori Hukum
6
Pertanahan Adat itu, dilahirkan berdasarkan penerjemahan
baru dari alam pikiran tradisional yang mencerminkan filosofi
dasar pemikiran orang Indonesia yang hidup dalam ikatan-
ikatan hukumnya yang disebut Hukum Adat.
2. Premis dasar:
Premis (premise-Ingg.) sebagai dasar pikiran yang
dijadikan alasan mengembangkan teori kepemilikan ‘de
facto-de jure’ adalah berdasarkan empat fakta kenyataan sosial,
budaya, politik dan hukum Indonesia setelah proklamasi
kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pertama,
setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi peruban fundamental
yang sangat mendasar dalam hal ini orang-orang Indonesia
bersatu menjadi sebuah Bangsa yang mengorganisir dirinya
menjadi satu kesatuan politik dalam bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dengan landasan filosofi
Pancasila, dalam hal ini tujuan perubahan hukumnya adalah
menggantikan semua hukum kolonial Belanda menjadi
Hukum Nasional Indonesia. Kedua, lahirnya UUPA
1960 sebagai Hukum Agraria, tanpa landasan sumber
Hukum Pertanahan, sehingga terjadi pelanggaran hak-hak
asasi keperdataan pemilikan tanah oleh Warga Negara
Indonesia (HAWNI). Ketiga, kerancuan dan kekacauan logika
penafsiran hukum bagi penegakkan hukum pertanahan
dan keagrariaan maupun penyelesaian sengketanya.
Keempat, kekacauan dan kerancuan penataan administrasi
dalam pemberian kewenangan hukum pejabat Negara serta
kelembagaan Negara pengemban tugas kewajiban mengurus
tanah sebagai harta kekayaan Bangsa dan Negara Indonesia.

3. Postulasi dasar:
Berdasarkan empat premis dasar tersebut, maka
dirumuskan logika hukum yang dijadikan postulasi dasar
sebagai dalil-dalil pokok pengembangan teori hukum
6 B. Ter Haar, op cit.