Page 259 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

232 Herman Soesangobeng

hukum perdata BW/KUHPInd. mengenai hak kepemilikan
dan hubungan keagrariaan atas tanah di Indonesia.

4. Pengembangan teori ‘de facto-de jure’:
Teori kepemilikan tanah ini dikembangkan dari sumber
dua dalil pokok atau postulasi dasar teori Hukum Pertanahan
Adat Indonesia (beschikkingsrecht). Pertama, adalah dalil pokok
yang mengatakan bahwa: “hanya warga masyarakat hukum
sajalah yang dapat menjadi pemilik penuh atas tanah dalam
lingkungan wilayah kekuasaan hukum masyarakatnya”. Dalil
ini sesuai dengan asas dan ajaran yang menjadi cirri
khas teori hukum pertanahan adat ‘beschikkingsrecht’, seperti
tampak dalam rumusan nomor 1, 2, dan 6, (lihat peraturan
dasar beschikkingsrecht pada halaman 149).
Dalil kedua, adalah pada ajaran serta asas pertumbuhan
hak atas tanah maupun hubungan keagrariaan adat seperti
tampak dalam diagram nomor 5 berikut ini.

Diagram No. 5: Proses pertumbuhan hak milik menurut
teori Hukum

Diagram no. 4 ini menjelaskan pertumbuhan dan struktur
hak atas tanah yang berhak dimiliki oleh setiap orang