Page 264 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 237

Pertanahan Adat Indonesia, secara kontemporer dengan
bahasa hukum modern.
Bahkan rincian norma dasar filosofis itu, dilembagakan
kembali oleh UUPA 1960 melalui Pasal 2 UU No. 5/1960.
Dengan demikian, cukup alasan filosofis, asas, ajaran dan teori,
baik menurut falsafah Bangsa dan Negara serta alasan hukum
formal dalam UUD 1945, untuk mengembangkan teori ‘de
facto-de jure’ bagi Hukum Pertanahan dan Keagrariaan
Nasional Indonesia. Karena itu, kelaikan pengembangan teori
kepemilikan tanah ‘de facto-de jure’ untuk menggantikan teori
‘eigendom’ dan ‘domeinverklaring’ kolonial Belanda, adalah sah
dengan dasar hukum yang kuat secara konstitusional maupun
filosofi Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
7. Penggunaan nama ‘de facto-de jure’:
Alasan menggunakan istilah hukum bahasa Latin ‘de
facto-de jure’ bagi penamaan teori hukum kepemilikan
tanah ini, adalah berdasarkan alasan praktis dan teoritis.
Alasan praktisnya, adalah karena istilah bahasa Latin
itu sudah dibakukan dan diterima menjadi bahasa
hukum internasional, sehingga kandungan makna artinya
bisa cepat dipahami dan dimengerti. Sementara penggunaan
istilah bahasa Indonesia ‘anggapan-nyata-hukum’, belum
dibakukan menjadi istilah bahasa hukum, sehingga
kandungan maknanya masih perlu dijelaskan lebih lanjut,
agar dapat dimengerti kandungan maknanya sebagai istilah
bahasa hukum.
Adapun alasan teoritisnya adalah, karena terbukti
proses pertumbuhan hak milik keperdataan atas tanah
menurut Hukum Pertanahan Adat, ternyata sama dengan
proses pertumbuhan hak serupa pada sistim hukum
Romawi. Persamaan itu terlihat nyata, dalam perbandingan
lukisan diagram nomor 1 pada halaman 15 tentang proses
pertumbuhan hak milik (dominus) menurut ajaran hukum
Romawi, dengan proses pertumbuhan hak milik menurut
ajaran hukum adat (beschikkingsrecht) dalam diagram nomor