Page 268 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 241

kelembagaan masyarakat, Negara dan Pemerintah, maka
pelakunya diberikan hak bertindak yang disebut ‘hak
mengurus’, yang dalam istilah bahasa hukum Belanda
disebut ‘beheersrecht’. Jadi hakekatnya ‘hak menguasai untuk
mengurus’ atau ‘beheersrecht’ itu, bukanlah sejenis ‘hak
keperdataan’ melainkan suatu ‘kewajiban sosial’ bagi orang
(corpus) untuk menjaga dan mengurus tanah, yang dalam
konteks Negara disebut ‘kewajiban publik’ (publiek verplichting-
Bld., public responsibility-Ingg.).

8.e. Penguasaan atau pendudukan nyata adalah = ‘de
facto in concreto’: Selanjutnya, setelah orang
(corpus), menduduki bidang tanah tertentu,
sehingga menjadi ‘penguasaan’ nyata, melalui suatu
perbuatan hukum tertentu, maka hak kepemilikannya pun
bertumbuh menjadi ‘hak kepemilikan nyata’. Kepemilikan
mana, dalam istilah Latinnya disebut ‘de facto in concreto’.
Disebut ‘kepemilikan anggapan yang nyata’ atau ‘kepemilikan
nyata’, adalah karena orang (corpus) sudah memutuskan
dengan suatu tindakan berupa perbuatan hukum aktif, untuk
memilih dan menetapkan hubungan hukumnya atas bidang
tanah tertentu secara pasti dan nyata. Akan tetapi, penguasaan
dan pendudukan nyatanya itu, baru membuktikan niat
(usus) dengan maksud (animus) orang, untuk menetapkan
bentuk ikatan hubungan hukumnya dengan bidang tanah
tertentu. Maka kedudukan hukumnya sudah menjadi
nyata dan lebih kuat, sehingga melahirkan kewenangan
serta kekuasaan bertindak yang disebut ‘hak kepemilikan
nyata’, walaupun masih bersifat hak milik anggapan. Sebab
pengakuan warga masyarakat dalam masyarakat hukum adat
belum dinyatakan, atau dalam konteks kenegaran, belum
dipastikan secara hukum Negara, maka hak kepemilikannya
dkategorikan sebagai hak milik ‘de facto in concreto’.