Page 271 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

244 Herman Soesangobeng

8.i. Kepemilikan hukum adalah = ‘de jure’:
Selanjutnya setelah tanah yang dikuasai dan diduduki
itu didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum Negara,
maka kedudukan hukumnya berubah menjadi hak milik ‘de
jure’. Pada tingkat pertumbuhan kedudukan hak kepemilikan
‘de jure’ inilah, orang pribadi/individu menjadi pemilik
terpenuh dan terkuat dalam perlindungan serta jaminan
keamanan kepemilikannya oleh Negara. Perlindungan
dan jaminan itu dibuktikan dengan diterbitkannya surat
bukti hak kepemilikan yang disebut ‘sertipikat hak milik’
(SHM). Sertipikat hak milik itu, otomatis mendapatkan sifat
hukum yang disebut ‘prima faciae’. Jadi ketika ‘sertipikat’
hak milik diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan
Pengadilan Negeri, maka Hakim harus menerimanya
sebagai satu kebenaran sah, hanya dengan melihat bentuk
dan penerbitnya yaitu Badan Pertanahan Nasional RI, yang
ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat
dalam hal ini bidang tanahnya terletak.
Keabsahan itu baru gugur (vervallen) dan tidak mengikat
(niet verbindend) sehingga dapat dibatalkan (vernietigbaar),
bilamana penggugat dapat membuktikan dengan sah bahwa
telah terjadi kesalahan subjek dan objek pemegang hak
milik. Karena terjadi penipuan, pemalsuan data fisik dan
yuridisnya, pemaksaan, ataupun perbuatan pidana lainnya
dalam proses dan prosedur perolehannya. Dalam hal ini,
keputusan pembatalannya ansih merupakan pembatalan
atas proses perolehan seripikat yang bersifat administratif.
Maka untuk keputusan pembatalan hak keperdataannya
yaitu hak miliknya, harus dilakukan oleh Hakim Perdata
pada Pengadilan Negeri, untuk menyatakan hapusnya hak
milik atas nama orang yang dicatat dalam SHM yang sudah
dibatalkan.

9. Pendaftaran tanah positif:
Dengan hapusnya teori ‘eigendom’ dan ‘domeinverklaring’,
serta berlakunya teori ‘de facto-de jure’, maka model