Page 272 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 245

pendaftaran hak atas tanah pun harus diterjemahkan kembali
dengan penafsiran baru yang kontemporer. Penafsiran atas
sistim pendaftaran ‘rechtskadaster’ yaitu pencatatan akta
‘eigendom’ dalam daftar umum (publiek register), bersifat negatif
karena bilamana sanggahan pihak ketiga dibenarkan, maka
hak ‘eigendom’ pemilik tanah hapus dan tanah pun beralih
menjadi miliki ‘eigendom’ pemenang, tanpa kewajiban Negara
menanggung kesalahannya. Jadi Negara hanya menjamin
keamanan hak ‘eigendom’ pemilik, selama tidak ada gugatan
pihak ke tiga yang dibenarkan oleh hakim. Pembebasan
diri Negara dari tanggungjawab kesalahan pendaftaran
akta ‘eigendom’ itu disebut ‘vrijwaring clausule’. Demikian
pula terhadap besaran ukuran luas bidang pun tingkat
kepastiannya tidak pasti tepat. Karena selisih letak titik
patok batas serta bentuk garis penghubungnya, masih bisa
diterima perbedaan yang cukup besar, untuk mana ukuran
luasnya diberi tanda perkiraan dengan simbol ±.
Sebaliknya pada sistim positif Torren, ukuran besaran luas
bidang harus pasti, sehingga tidak dibenarkan penggunaan
simbol ± pada penulisan besaran ukuran uas bidang tanah.
Untuk itu, letak titik patok dan bentuk garis penghubungnya
pun harus diletakkan pada koordinat pasti, dengan cara
menghindari sebesar mungkin bentuk tembereng atau lekukan,
tetapi harus dalam bentuk garis lurus. Hal itu diperlukan,
untuk mencegah terjadinya sengketa batas, karena letak patok
batas yang tidak pasti dan bentuk garis penghubungnya yang
tidak lurus, sehingga berakibat langsung pada besaran ukuran
luas bidang tanahnya. Demikian pula sifat pastinya sistim
Torren, diwujudkan dalam bentuk penyelesaian sengketa
atas keabsahan hasil pendaftarannya. Jika terjadi sanggahan
oleh pihak yang mendaku sebagai pemilik sebenarnya dan
dibenarkan oleh hakim, maka hak kepemilikan dan tanahnya
tetap menjadi milik pemilik terdaftar; sementara penyanggah
yang dibenarkan haknya, diberikan ganti rugi yang layak oleh
Negara. Jadi Negara benar-benar bertanggungjawab penuh