Page 269 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 269

242     Herman Soesangobeng

                 8.f.   Maksud dan tujuan (animus et usus) penggunaan
                       tanah tentukan jenis hak dan sifat perbuatan
                       hukum:
                    Karena dasar kepemilikan ‘de facto in concreto’ ini,  ditentukan
                 oleh maksud (animus) dan tujuan (usus)  penggunaan tanahnya
                 oleh orang, setelah dikuasai dan didudukinya, maka akibat
                 terhadap kedudukan hukumnya pun ditentukan oleh maksud
                 serta tujuan awal penguasaan dan pendudukannya. Maksud
                 dan  tujuan  itu,  dibedakan  anara  untuk  memiliki  sebagai
                 pemilik atau hanya untuk memakai guna dimanfaatkan agar
                 bisa menikmati hasil tanahnya.
                    Maksud dan tujuan awal penguasaan serta pendudukan
                 tanah, itu pun menentukan sifat hak yang akan dimiliki serta
                 kepastian bentuk perbuatan hukumnya.  Apabila maksud
                 dan  tujuan  awal  penguasaan  serta pendudukannya adalah
                 untuk dimiliki sebagai pemilik tanah, maka hak yang akan
                 diperolehnya adalah hak milik. Akan tetapi bilamana maksud
                 dan tujuannya hanya untuk dipakai agar bisa  dinikmati
                 hasilnya, maka hak yang akan diperoleh adalah hak pakai.
                 Berbasarkan kedua jenis hak ini,  lalu dibedakan jenis
                 perbuatan  hukum  untuk  perolehan sera  penyerahannya.
                 Perbuatan hukum untuk perolehan hak milik, adalah melalui
                 jual beli, sebagai bentuk pemutusan hubungan keperdataan
                 kepemilikan tanahnya. Sedangkan terhadap hak pakai,
                 perbuatan  hukumnya  adalah melalui  persewaan tanah,
                 karena untuk pemakaian tanah tidak perlu terjadi pemutusan
                 hubungan hak keperdataan  pemilikannya,  sekalipun  bisa
                 pula  terjadi  penyerahan  tanah untuk dipakai oleh pemegang
                 hak pakai.
                 8.g.   Hak pakai tetap dan sementara:
                    Karena kedudukan hukum hak pakai dalam hukum adat,
                 ada yang bersifat tetap dan sementara  waktu, maka kekuatan
                 hukumnya  pun berbeda. Hak pakai  tetap,  adalah  hak warga
                 masyarakat  hukum  yang dikuasai  bagaikan seorang pemilik,
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274