Page 266 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 266
Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 239
8. Isi dan logika teori ‘de facto-de jure’:
8.a. Warga negara adalah pemilik tanah sebenarnya:
Teori hak milik ‘de facto – de jure’ (anggapan-nyata-hukum)
ini mengajarkan bahwa setiap orang warga dari suatu Negara
sejak lahir hidup sampai mati, otomatis karena hukum
(van rechtswege) adalah pemilik tanah. Status kepemilikan
itu lahir otomatis karena hukum, berdasarkan kedudukan
hukum orang (corpus) sebagai warga Negara, maka hak
kepemilikannya disebut hak milik ‘de facto’. Kepemilikan ‘de
facto’ itu pun, otomatis pula karena hukum, dimiliki Negara
dan Pemerintah, yang juga dalam teori hukum dikategorikan
sebagai orang pribadi hukum (corpus), sehingga berhak
menjadi pemilik tanah.
8.b. Negara adalah pemilik karena pemegang hak
kedaulatan Negara:
Hak kepemilikan Negara atas tanah itu, ialah karena
Negara adalah pemegang hak kedaulatan tertinggi, yang
oleh Prins disebut ‘negara dalam keadaan diam’ (Staat in
rust). Sedangkan Pemerintah, adalah orang (corpus) berupa
badan hukum publik yang melaksanakan penyelenggaraan
kekuasaan dan kedaulatan Negara, sehingga Prins
menyebutnya ‘negara dalam keadaan bergerak’ (Staat in
beweging). Maka pemerintah pun berhak memiliki tanah yang
tidak terlalu luas, sekadar cukup untuk melaksanakan tugas
kewajiban pemerintah dalam melakukan ‘pelayanan publik’
(public service) yang bersifat nir laba, sebab tanah milik milik
pemerintah adalah tanah ‘res extra commercium’ yang tidak
boleh diperdagangkan. Jadi, pada awalnya, Negara dan
Pemerintah, adalah pemilik tanah dengan hak ‘de facto’,
atas seluruh bidang tanah dalam wilayah kekuasaan hukum
(territorial) Negara.
