Page 262 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 235

Terpenuhinya keempat syarat ini oleh orang yang
menguasai dan menduduki tanah, dan dibenarkan oleh
warga masyarakat serta kepala masyarakat hukum adat,
menyebabkan lahirnya pengakuan hak keperdataan orang
atas bidang tanah yang diduduki serta dikuasainya.
Maka sifat hak keperdataan warga masyarakat hukum
adat atas tanahnya, menjadi kuat dan pasti dengan jaminan
masyarakat hukumnya. Sementara hak keperdataan
masyarakat sebagai organisasi persekutuan hukum adat,
berada dalam keadaan menguncup dan mengembang
terhadap hak perorangan atau individu; sekalipun hak
keperdataan masyarakat itu tidak pernah hapus pengaruhnya
terhadap hak perorangan atau individu. Berdasarkan sifat
hak keperdataan adat inilah, Ter Haar merumuskan teori
‘menguncup-mengembang’ antara hubungan kekuasaan
masyarakat hukum dengan hak perorangan atau individu.
Satu teori yang dirumuskan Ter Haar dengan kalimat:
7
“…het beschikkingsrecht staat met de individuele rechten in een
nooit eindigende wisselwerking van inkrimpen en uitzetten…”
(hak kekuasaan masyarakat hukum dengan hak perorangan
atau individu itu berada dalam hubungan saling pengaruh
mempengaruhi antara menguncup dan mengembang tanpa
akhir). .
Jadi hak keperdataan warga masyarakat hukum adat atas
tanahnya, merupakan suatu hak dasar yang bersifat asasi, yang
tidak boleh dilanggar dengan sewenang-wenang oleh warga
masyarakat maupun penguasa masyarakat hukum adat, baik
dalam bentuk mencabut hak miliknya ataupun menjualnya
kepada orang luar yang menyebabkan terjadinya pemutusan
abadi hak kekuasaan masyarakat. Ketentuan inilah yang
oleh Van Vollenhoven dirumuskan dalam norma dasar ke
enamnya, berupa penegasan pentingnya makna tersebut
dengan kalimat: “–dit is ons punt hier-“ (= inilah intinya) yaitu

7 B. Ter Haar Bzn., Beginselen en stelsel van het adatrecht, ibid., hlmn.
55.