Page 258 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 258

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum ....     231


                    kepemilikan  ‘de  facto-de  jure’.  Dua  postulasi dasar  atau dalil
                    hukum  itu, diabstraksikan  dari filosofi  Hukum  Pertanahan
                    Adat   Indonesia   (beschikkingsrecht), yang   dipadukan   dengan
                    filosofi Pancasila, dan jiwa dari norma dasar konstitusi Negara
                    tentang hukum  pertanahan serta hubungan keagrariaan
                    Indonesia yang dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945.
                       Kedua  postulasi  dasar  itu,  pertama-tama,  mengajarkan
                    bahwa  Warga Negara   Indonesia   (WNI),   adalah   ‘pemilik
                    tanah   sebenarnya’   (originair  eigenaar), sebagai pemegang
                    hak keperdataan  kepemilikan  tanah tertinggi  yang mutlak
                    dan sempurna (dominium emminens) atas seluruh tanah dalam
                    wilayah  kekuasaan  Negara  Republik  Indonesia   (RI).
                    Kedua,   Negara  RI,  adalah organisasi kekuasaan tertinggi
                    pemegang hak kedaulatan hukum Negara (State souvereignty),
                    dengan kedudukan hukum sebagai penguasa yang  menguasai
                    disertai  hak  mengurus  (beheersrecht).  Maka  Negara  RI
                    hanya memiliki  hak  ‘empunya’  (jus  possessionis),  yaitu  hak
                    permulaan dalam proses kepemilikan tanah menjadi pemilik
                    sempurna dan mutlak (dominus). Hak  empunya  itu  dalam
                    sistim  hukum  perdata  Belanda  (BW/KUHPInd.) disebut
                    ‘bezitter’. Maka Negara RI, hanya memiliki kewajiban publik
                    bagi penyediaan,  perolehan,  penggunaan,  serta pemanfaatan
                    tanah kepunyaan Negara.
                       Jadi Negara Republik Indonesia, bukanlah pemilik mutlak
                    (eigenaar-Bld.,  dominus-Lat.) yang berkedudukan hukum
                    sebagai  pemilik tertinggi yang sebenarnya.  Maka Negara
                    RI, tidak memiliki kekuasaan dengan hak yang disebut  ‘right
                    of  emminens  domain’  terhadap  hak  kepemilikan  tanahnya
                    Warga Negara Indonesia (WNI), yang secara konstitusional
                    adalah pemilik sebenarnya  atas seluruh tanah dalam  wilayah
                    kekuasaan  dan kedaulatan Negara  Republik  Indonesia.
                    Karena  itu,  teori  ‘de  facto-de  jure’  atau  teori ‘anggapan-
                    nyata-hukum’    ini,    secara    mendasar    dan    fundamental
                    menggantikan  teori  ‘eigendom’  serta  ‘domeinverklaring’  kolonial
                    Belanda yang bersumber pada filosofi, asas, ajaran dan teori
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263