Page 256 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

BAB VII
TEORI KEPEMILIKAN TANAH

‘DE FACTO-DE JURE’

1. Pendahuluan:
Untuk menyusun dan merumuskan Undang-Undang
Pertanahan yang sesuai dengan filosofi Bangsa dan Negara
Indonesia yaitu Pancasila dengan norma dasar konstitusi
Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu
dikembangkan suatu teori pengganti tentang kepemilikan
tanah ‘eigendom’ yang besumber pada filosofi, asas, ajaran
dan teori hukum perdata Belanda (BW/KUHPInd.). Teori
pengganti itu, bersumber pada filosofi, asas-asas dan ajaran
Hukum Pertanahan Adat yang disebut ‘beschikkingsrecht’ oleh
Van Vollenhoven . Satu teori kepemilikan dan hubungan
1
keagrariaan atas tanah yang oleh Ter Haar, disebut bersumber
pada alam pikiran ‘berpartisipasi’ (het participerende denken)
2
antara manusia dengan tanah dan masyarakat termasuk alam
semesta yaitu roh-roh nenek moyang. Sehingga hubungan hak
maupun perbuatan hukumnya tampak kuat sebagai satu
hubungan hukum (rechts betrekking) , berdasarkan pemikiran
3
nyata (concreet gedachte) dalam wujud perbuatan tunai
4
(kontante handelingen) atas tanah yang diatur dalam hukum
5

1 C. Van Vollenhoven, De Indonesier en zijn grond, ibid., hlmn. 9.
2 B. Ter Haar Bzn., Beginselen en stelsel van het adatrecht, ibid., hlmn.
54 jo. B. Ter Haar, “De betekenis van de tegenstelling particierend-kritisch denken
en de rechtspraak naar adatrecht”, ceramah pada 18 April 1939 di Batavia
(Jakarta), dalam Verzamelde Geschriften, Amsterdam, 1941.
3 B. Ter Har, ibid., hlmn. 54
4 B. Ter Haar, op cit.
5 B. Ter Haar, ibid., hlmn. 88.