Page 274 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

BAB VIII
PENGEMBANGAN LOGIKA DAN

PARADIGMA PENEGAKKAN HUKUM

1. Pendahuluan:
Untuk kepentingan penegakkan hukum, diperlukan
adanya pembakuan logika yang menjadi paradigma acuan
bagi penegakkan hukum serta penyelesaian sengketa. Logika
adalah nalar logis yang masuk akal dalam memahami,
menerjemahkan serta menafsirkan arti maupun makna
yang seharusnya diterapkan dalam pelaksanaan penegakkan
norma hukum. Sedangkan paradigma, adalah cara pandang
untuk menafsirkan norma yang akan ditegakkan dalam
praktek penegakkan hukum serta merumuskan norma
prosedur pelaksanaannya. Karena itu, paradigma merupakan
pengendali serta kontrol atas penyimpangan, kekeliruan
maupun kesalahan logika dan tafsir terhadap filosofi, asas,
ajaran, bahkan ketika norma baru dirumuskan maupun bagi
koreksi penegakkannya. Dengan demikian, kesimpangsiuran
yang merancukan makna dan tujuan hukum, dapat
diarahkan kembali untuk ditegakkan dengan baik dan benar,
sehingga bisa mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya
ditegakkan. Karena itu, disini digambarkan logika yang
menjadi paradigma pada beberapa norma dan lembaga
hukumnya.
Berdasarkan teori ‘de facto-de jure’ (anggapan-nyata-
hukum) ini, maka logika dan paradigma penegakkan
hukumnya pun harus taat asas dengan pemikiran dasar teori
yang mencerminkan filosofi hukum Pancasila dan UUD 1945.
Maka disini diberikan beberapa contoh model penafsiran