Page 278 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 251

sehingga disebut ‘masyarakat hukum’ (rechtsgemeenschappen).
Bentuk konstruksi hukum ini pulalah yang diterjemahkan
kembali (reinterpreted) dalam Pancasila dan dilembagakan
kembali (reinstitutionalized) dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan
Pasal 2 UU No. 5/1960 (UUPA) menjadi ‘hak menguasai
Negara’ disertai rincian kekuasaan dan kewenangan dalam
tujuan penggunaan tanah di Indonesia. Jadi Negara RI,
dengan hak menguasainya, adalah pemegang ‘hak kepunyaan’
Negara, sebagai penguasa tertinggi dengan kekuasaan dan
kewenangan mengatur penggunaan tanah agar hasilnya dapat
dinikmati oleh setiap Warga Negara, sehingga meningkatkan
kesejahteraan seluruh warga sebagai Rakyat Indonesia.
4. Objek hak atas tanah:
Objek hak atas tanah adalah seluruh tanah dalam
wilayah kedaulatan hukum atau yurisdiksi territorial Negara
Indonesia. Artinya, semua jengkal tanah dalam wilayah
yurisdiksi hukum Negara RI, adalah objek kepemilikan tanah
oleh setiap WNI tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki
dan perempuan, untuk memiliki serta mengusahakan
danmenikmati hasilnya. Maka hanya WNI yang berkuasa
dan berwenang melakukan dua jenis perbuatan atau
tindakan hukum atas tanah sebagai objek hak yaitu
untuk memiliki dan memakainya. WNA, tidak memiliki
kekuasaan dan kewenangan serupa. Karena WNA, hanya
berwenang mendapatkan izin memakai tanah tanpa berkuasa
memilikinya dengan hak milik. Dengan perkataan lain,
terhadap tanah sebagai objek hak, WNA hanya berhak
mempunyai hak pakai, bukan hak milik. Maka WNA,
tidak berhak melakukan perbuatan hukum yang bersifat
mengalihkan hak milik melalui perbuatan hukum jual beli
tanah, dengan akibat hukum jual belinya otomatis dengan
sendirinya batal demi hukum (nietig eo ipso).
Perbuatan atau tindakan hukum subjek pemegang hak
WNA atas tanah sebagai objeknya, melahirkan dua jenis