Page 277 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

250 Herman Soesangobeng

mewujud-nyatakan hak abstrak kedaulatan Negara., maka
disebut ‘corpus corporatum’. Kedua bentuk ‘pribadi atau badan
hukum’ yaitu Negara dan Pemerintah itu disebut juga ‘badan
hukum publik’ (corpus publicum). Sebagai subjek hukum, baik
pribadi hukum ‘sipil’ maupun ‘publik’, keduanya berhak secara
hukum menjadi pemegang hak milik dan menjadi pemilik
atas tanah; dalam hal ini Negara, menjadi pemegang hak
milik mutlak tertinggi (dominium eminens) karena memegang
kedaulatan hukum; sedangkan Pemerintah, dapat menjadi
pemilik hak keperdataan untuk melaksanakan kedaulatan
hukum Negara dalam pelayanan publik kepada warga negara.
Karena hak milik, bertumbuh melalui suatu proses yang
dimulai dari penguasaan dan pendudukan, maka kepemilikan
‘orang’ menjadi subjek pemegang haknya pun berbeda antara
orang pribadi (corpus) pemegang hak keperdataan (corpus
civilis) dengan pemegang hak kedaulatan Negara (corpus
comitatus) dan pelaku pelaksana kedaulatan Negara (corpus
corporatum) yaitu Pemerintah. Dalam hal ini, sesuai dengan
proses penguasaan dan pendudukan nyata oleh manusia yang
menguasai dan menduduki tanah, maka manusia sebagai
penduduk yang mendiami tanah sebelum terbentuknya
badan hukum sipil dan publik, adalah ‘pemilik sebenarnya’
atas tanah.
Konsepsi hukum inilah dasar filosofis, untuk menetapkan
ajaran dalam hal ini ‘warga’ setelah terbentuknya ‘masyarakat
hukum’ (rechtsgemeenschappen) adalah pemilik tanah
sebenarnya (originair eigenaar). Sedangkan persekutuan hukum
adat, sebagai organisasi kesatuan politik, hanya memnjadi
‘penguasa tertinggi’ adalah ‘tuan’ yang mempunyai atau
‘empunya’ tanah dengan hak ‘kepunyaan’. Hak kepunyaan
itu, hanya memberikan kewenangan hukum untuk mengatur
penyediaan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah. Dengan
lain perkataan, persekutuan hukum adat, hanya memiliki
hak mengatur hubungan keagrariaan untuk memberikan hak
agraria kepada warga yang bersatu menjadi satu masyarakat