Page 282 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 255

arti luas. Pengertian tanah dalam arti luas itu, sebenarnya
sudah dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945, bahkan juga
dijadikan landasan filosofi dalam pasal-pasal 1 ayat 2 dan 2
ayat 1, UUPA 1960. Akan tetapi konsep tanah dalam arti
luas itu dipersempit oleh rumusan Pasal 4 ayat 1, sehingga
tafsiran hukum tentang tanah yang dirumuskan dalam
Pasal 33 UUD 1945, menjadi dipersempit hanya terhadap
permukaan bumi. Akibatnya, banyak pertanyaan hukum
yang jawabannya tidak memiliki dasar filosofi yang jelas dan
kuat. Misalnya, pertanyaan soal apakah membuat terowongan
di bawah permukaan bumi dalam hal ini di atasnya ada milik
orang lain, perlu mendapatkan izin dari pemilik tanah?
6. Negara RI berkewajiban publik mengurus tanah:
Sesuai dengan perintah Pasal 33 UUD 1945 tentang
kedudukan Negara sebagai penguasa tertinggi dengan hak
kepunyaan Negara, maka paradigma dan logika kewajiban
publiknya untuk mengurus, menjaga penggunaan dan
pemanfaatan tanah, adalah bagi setinggi-tinggi kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat sebagai WNI. Pelaksanaan paradigma
dan logika kewajiban publik itu, adalah merupakan akibat
hukum logis dari perintah kewenangan dasar konstitusional
tentang kedudukan hukum Negara yang tidak lagi menjadi
pemilik tanah, melainkan sebagai penguasa tertinggi yang
menguasai dan mengurus serta menjaga penggunaan tanah
oleh rakyat sebagai WNI, bagi kesejahteraan dan kemakmuran
mereka.
Kewajiban publik itu dalam undang-undang hukum
perdata BW/KUHPInd. disebut ‘beheersrecht’, sehingga bukan
merupakan sejenis hak keperdataan atas tanah, melainkan
suatu kewajiban publik untuk mengurus tanah milik Negara
(landsdomein). Konsep hukum kewajiban publik Negara ini,
bisa diterima dan dilembagakan juga dalam sistim Hukum
Pertanahan dan Keagrariaan Nasional Indonesia. Karena
kedudukan hukum organisasi masyarakat sebagai persekutuan