Page 285 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

258 Herman Soesangobeng

Perolehan kembali tanah milik ‘eigendom’ pribadi, dilakukan
dengan pemutusan hubungan keperdataan pemilikan tanah
‘eigendom’ melalui perbuatan hukum lembaga ‘jual beli’ (koop
en verkoop), sedangkan perolehan kembali dari penduduk
klas III, dilakukan melalui perbuatan hukum dalam lembaga
‘gadai tanah’ (grond verpanding),yang diciptakan khusus bagi
pemilikan kembali tanah ‘milik Negara tidak bebas’ (onvrij
landsdomein). Lembaga ‘grond verpanding’ yang diciptakan
khusus untuk kondisi di Hindia Belanda itu, disebut ‘afkopen’
(penebusan tanah), dengan pembayaran ‘afkoopsom’ (uang
tebusan), untuk membersihkan atau membebaskan (aflossen)
hak-hak hukum adat yang membebani (bezward) tanah
milik Negara, lalu diserahkan kembali (prijsgeven) kepada
Negara Hindia Belanda tanah miliknya yang tergadaikan
dalam penguasaan penduduk klas III. Berturut-turut,
proses perolehan kembali tanah menjadi tanah milik Negara
bebas (vrij landsdomein) itu adalah sebagai berikut:

7.1. a. Penduduk klas I:
Terhadap golongan penduduk klas I, perolehan hak milik
‘eigendom’ pribadi dari tanah milik Negara (landsdomein),
dilakukan melalui perbuatan hukum pemutusan hubungan
hukum kepemilikan perdata Negara Belanda, melalui lembaga
jual beli (koop en verkoop) sebagai ‘alasan sah’ (rechtstitel) yang
dibuktikan dengan ‘akta jual beli’ (acte van koop en verkoop) oleh
Notaris. Pemutusan hak kepemilikan perdata Negara itu,
sesuai dengan perintah Pasal 1 Agrarische Besluit 1870 dalam
menegakkan asas dan ajaran teori ‘domeinverklaring’.. Dengan
demikian, tanah yang telah dibeli pribadi tertentu itu, menjadi
milik pribadinya dengan hak ‘milik pribadi-BW’ (eigendom
privaat) Belanda, sehingga hubungan hak keperdataan dengan
tanah milik Negara (landsdomein) pun putus dan hapus. Maka
perolehan kembali oleh Negara atas tanah milik ‘eigendom’
pribadi itu pun, harus dilakukan dengan menggunakan
lembaga ‘jual beli’ (koop en verkoo’p) sebagai ‘alasan hukum