Page 286 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 259

sah’ (rechtstitel), agar tanah milik pribadi tersebut kembali
sepenuhnya menjadi tanah milik Negara (landsdomein). Bukti
pembelian kembali itu, dibuat oleh Notaris dalam bentuk
‘acte van koop en verkoop’, karena perbuatan hukumnya tunduk
pada hukum perdata BW/KUHPInd. serta objeknya adalah
tanah dengan hak kebendaan (zakelijk recht). Maka harus
pula dilakukan penyerahan tanah secara hukum yang disebut
‘juridisch levering’.

71.b.: Penduduk klas II:
Terhadap golongan penduduk klas II, dibedakan antara
mereka yang sudah dipersamakan (gelijkgesteld) dalam
pergaulan sosial dengan penduduk klas I, dan yang tidak/
belum dipersamakan (niet gelijkgesteld). Bagi mereka yang
sudah memiliki bukti dipersamakan (gelijkgestelde besluit), maka
perolehan tanah dari tanah milik Negara itu pun dilakukan
dengan cara yang sama seperti untuk penduduk klas I yaitu
pembelian dari Negara, sebab hukum perdata BW/KUHPInd.
pun berlaku sah bagi golongan penduduk klas II yang sudah
dipersamakan itu. Akan tetapi, bagi golongan penduduk
klas II yang belum memiliki surat keputusan dipersamakan
(gelijkgestelde besluit), hanya berhak mendapatkan izin
(vergunning besluit) untuk pengunaan tanah milik Negara
(landsdomein) dengan hak agraria (agrarisch rechten) untuk
mendiami dan mengolahnya. Maka untuk mempermudah
perolehan izin penggunaan tanah milik Negara dengan hak
agraria, agar tanah tidak menjadi tanah milik Negara tidak
bebas (onvrij landsdomein), pemerintah Belanda menciptakan
satu jenis hak agraria untuk penduduk klas II utamanya bagi
orang Cina, yang disebut hak ‘landerijenbezitsrecht’. Hak ini
diakui sebagai hak permulaan untuk menjadi pemilik hak
milik ‘eigendom’ pribadi (privaat eigendom) oleh penduduk
klas II yang belum dipersamakan (niet gelijkegestelde bevolking).
Dengan demikian, perolehan kembali tanah milik Negara
(landsdomein) dari pemegang hak ‘landerijenbezitsrecht’ itu