Page 284 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 257

pemerintah bagi pelayanan publiknya atau daerah Swatantra
(zelfbestuur gebied); dengan (b). tanah milik Negara yang
masih bebas (vrij landsdomein) dan bukan milik ‘eigendom’
pribadi. Tanah ‘landsdomein’ yang sudah diberikan dalam
pengurusan (beheersrecht) kelompok pertama, pembiayaan
pengurusannya bisa tetap dari Departemen Keuangan, atau
dibiayai sendiri oleh Departemen maupun Instasi pemerintah
yang memilikinya, sehingga disebut ‘tanah pemerintah’
(gouvernement grond-disingkat tanah GG). Terhadap tanah-
tanah ’landsdomein’ yang belum diberikan pengurusannya
kepada Departemen atau Instansi Negara maupun daerah
Swatantra manapun, kewajiban publik untuk mengurusnya
diserahkan menjadi kewenangan Menteri pada Kementerian
Dalam Negeri (Minister van Ministeri van Binnenlands Zaken).
Kewenangan dan kewajiban publik ‘beheersrecht’ itu,
diberlakukan dalam penegakkan hukum pertanahan dan
keagrariaan Belanda di Indonesia, yang dibedakan sesuai
dengan penggolongan penduduk yaitu antara warga Negara
Belanda dan orang Eropah, Timur Asing, serta Bumiputra.
Maka pelaksanaan penegakkan hukumnya pun dibedakan
antara kewajiban publik (beheersrscht) terhadap orang Belanda
dan Eropah serta sebagian Timur Asing yang telah diakui
sama (gelijkgesteld) dalam pergaulan sosial dengan orang
Eropah, dan terhadap orang Bumiputra. Untuk memudahkan
penggolongan dalam analisa penduduk Hindia Belanda, di
sini dikategorikan dalam tiga klas yaitu orang Belanda dan
Eropah merupakan penduduk klas I; Timur Asing, klas II;
dan Bumiputra, klas III.
7.1.Sasaran tugas kewajiban publik ‘beheersrecht’ menurut
golongan penduduk:
Kewajiban publik ‘beheersrecht’ itu, pada dasarnya meliputi
dua hal utama yaitu: (a). perolehan tanah dari tanah
milik Negara, dan (b). perolehan kembali tanah milik
Negara dari penguasaan dan pendudukan penduduk klas III.