Page 283 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

256 Herman Soesangobeng

hukum adat (rechtsgemeenschappen), juga sama dengan konsepsi
hukum lembaga ‘beheersrecht’ BW/KUHPInd. Jadi tidak ada
hambatan filosofi, asas, ajaran dan teori untuk melembagakan
konsepsi ‘beheersrecht’ dalam sistim Hukum Pertanahan
dan Keagariaan Indonesia. Namun untuk bisa memahami
perbedaan tafsiran ketika asas dan ajaran ‘beheersrecht’ itu
diterapkan pemerintah Hindia Belanda, dengan tafsiran dan
penerjemahan yang seharusnya dilakukan bagi penegakkan
konsep ‘kewajiban publik’ Negara RI dengan ‘hak menguasai
dari negara’ (HMDN), disini dijelaskan proses dan prosedur
penegakan kewajiban publik itu di masa penjajahan Belanda
dengan teori ‘domeinverklaring’-nya. Dengan demikian, dapat
disimak dengan jelas bagaimana ‘beheersrecht’ itu ditegakkan
sebagai pelaksanaan Agrarisch Wet 1870 yang diteruskan
menjadi Pasal 51 IS 1925, bagi penegakkan teori tanah ‘milik
negara’ dari asas dan ajaran ‘domeinverklaring’ di Indonesia.

7. Praktek kewajiban publik hak mengurus (beheersrecht)
Belanda:
Kewajiban publik untuk mengurus itu, yang dalam
hukum perdata BW/KUHPInd. disebut ‘beheersrecht’, meliputi
kewajiban mengurus, menjaga dan merawat’ harta kebendaan
milik Negara, yang disebut ‘Staats vermogen’ atau ‘aset negara’.
Harta kekayaan itu dicatat menjadi harta kekayaan Negara
yang disebut ‘activa’, dibawah kendali dan pengawasan Menteri
Kementerian Keuangan Negara (Minister van Ministeri van
Financien). Biaya pengurusan dan pengelolaannya, disediakan
oleh Kantor Perbendaharaan Negara dan dibayar dari Kantor
Kas Negara.
Lembaga kewajiban publik ‘beheersrecht’ itu pada masa
Hindia Belanda, diterjemahkan menjadi kewenangan
menetapkan pemberian dan penegasan hak, menjaga dan
merawat kesuburan serta mencegah perusakan tanah,
agar tidak terjadi kehancuran lingkungan hidup. Untuk itu
tanah milik Negara, dipisahkan kewengan pengurusannya
atas: (a). tanah milik Negara yang sudah diberikan
menjadi milik atau penguasaan Departemen atau Instansi