Page 279 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 279

252     Herman Soesangobeng

                 kekuasaan  dan  kewenangan yang disebut  hak.  Perbuatan
                 dan tindakan hukum itu, dibedakan antara tindakan dengan
                 maksud untuk memiliki, dengan tindakan yang hanya untuk
                 menggunakan  serta  mengambil  manfaat  tanah agar  bisa
                 menikmati  hasilnya. Kekuasaan dan kewenangan pertama
                 yang bermaksud memiliki tanah, melahirkan jenis hak yang
                 disebut ‘hak milik’; sementara yang ke dua, melahirkan jenis
                 hak yang disebut ‘hak pakai’ sebagai hak agraria. Perbuatan
                 untuk  melahirkan  hubungan hukum  agraria  atas tanah
                 sebagai objek hak  ini,  adalah ‘persewaan’  tanah  yang juga
                 melahirkan kekuasaan dan kewenangan hukum yang disebut
                 ‘hak sewa’ selama jangka waktu tertentu.
            5.  Pengertian tanah:
                    Adapun pengertian tanah diartikan secara luas  yaitu
                 meliputi  semua unsur pembentuk  bumi baik padat,  cair
                 maupun  udara.  Singkatnya,  konsep tanah, sama dengan
                 adagium hukum Romawi: “cujus est solum, ejus est usque ad caelum
                 et ad inferos”, dengan mengingat pembatasan-pembatasan
                 tertentu menurut hukum penerbangan udara dan laut
                 territorial, serta peraturan-peraturan  hukum  lainnya  baik
                 Nasional  maupun  Internasional.  Pengertian tanah dalam
                 adagium ‘cujus est solum’ itu mengatakan bahwa orang yang
                 menguasai bidang tanah di permukaan bumi, mempunyainya
                 ke atas sampai tak terhingga dan ke dalam sampai ke inti
                 bumi.  Luasnya konsep dasar  pengertian  tanah itu,  dalam
                 penggunaannya kemudian diberi pembatasan sesuai dengan
                 perkembangan kebutuhan penggunaannya.
                    Misalnya   untuk   penggunaan   tanah  sebagai   ruang
                 udara,   dibatasi ketinggian penggunaannya menurut ketentuan
                 hukum penerbangan nasional maupun  internasional.
                 Terhadap luas tanah yang berbentuk air, dibatasi dengan
                 luas teritorial laut, sungai dan danau setiap Negara, sehingga
                 jelas  batasan  konsep pelanggaran batas  wilayah  baik udara
                 maupun  darat  dan laut maupun   air   sungai  dan  danau.
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284