Page 107 - Relasi Kuasa: Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan

98 Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto
merupakan tanah waris, di mana salah satu ahli waris merasa tidak
diberi tahu adanya sertipikasi atas bidang tanah tersebut. Fakta ini
menunjukkan pentingnya peran pemerintah desa, sebagai pihak
yang paling mengetahui dinamika kependudukan, sosial, dan
ekonomi desa.
Sudah selayaknya status kepemilikan tanah, terutama dalam
kaitannya dengan potensi sengketa, merujuk pada pendapat
pemerintah desa. Sebagai sumber informasi, maka pemerintah desa
merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya, dalam konteks
kependudukan, sosial, dan ekonomi desa yang bersangkutan. Oleh
karena itu, pihak lain yang terkait dengan tanah/agraria perlu
mengakses informasi dari pemerintah desa. Berdasarkan informasi ini
maka dapat diambil keputusan yang relatif kecil resiko kesalahannya,
sehingga sekaligus dapat mereduksi potensi kerugian banyak pihak.
Ketika mengungkapkan tentang pentingnya peran pemerintah
desa, maka penjelasan Maniso (Kepala Desa Prigelan) ini dibenarkan
oleh Basuki Rahmat (Kepala Urusan Pemerintahan Desa Prigelan),
seraya menambahkan bahwa data yang ada di Buku C Desa berbeda
dengan data yang ada di SISMIOP. Hal ini dapat dimaklumi, sebab
data yang ada di Buku C Desa merupakan data tahun 1988, sedangkan
data yang ada di SISMIOP merupakan data tahun 2012. Bagi Desa
Prigelan, data Buku C Desa dan data SISMIOP sangat membantu
dalam mencegah dan mengatasi sengketa dan konflik pertanahan.
Urgensi Buku C Desa di desa ini nampak nyata, terutama ketika
masyarakat berhasil memperoleh pelayanan di bidang pertanahan
dari Pemerintah Desa Prigelan. Selain itu, ketika harus mengambil
keputusan yang terkait dengan bidang tanah, maka Kepala Desa
Prigelan dapat mengambil keputusan secara obyektif (sesuai
dengan fakta yang sebenarnya). Keputusan semacam ini akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepala desanya,