Page 108 - Relasi Kuasa: Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan

Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan 99

dan sekaligus memudahkan kepala desa membangun komunikasi
dengan masyarakatnya (termasuk para petani). Dengan demikian
pemerintah dan masyarakat desa dapat bersama-sama merespon
dinamika sosio-ekonomi secara lebih cepat, yang mengukuhkan
keduanya sebagai bagian dari komunitas modern yang responsif.
Oleh karena itu, Pemerintah Desa Prigelan berupaya
mengadministrasikan Buku C Desa secara baik, agar dapat memberi
manfaat sebaik-baiknya bagi pemerintah dan masyarakat Desa
Prigelan. Administrasi data yang baik pada Buku C Desa memberi
kesempatan pada buku ini untuk menjadi data awal bagi program
sertipikasi hak atas tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Purworejo.
Sebagaimana diketahui sertipikasi hak atas merupakan sesuatu
yang penting bagi masyarakat dan Pemerintah Desa Prigelan,
agar validitas data subyek dan obyek hak atas tanah dapat terjaga.
Suparno (Kepala Desa Prigelan tahun 1986 – 2002) mengungkapkan,
bahwa pada tahun 1990 pernah dilaksanakan PRONA (Proyek
Operasi Nasional Agraria) di Desa Prigelan, yang biayanya Rp.
150.000,- per bidang. Menurut Suparno, biaya ini mesih lebih murah
bila dibandingkan dengan biaya PRONA pada masa Jumari (Kepala
Desa Prigelan 2002 – 2012) yang besarnya mencapai Rp. 200.000,-
per bidang. Besarnya biaya sertipikasi tanah melalui PRONA tentu
saja menekan minat masyarakat, untuk mensertipikatkan hak atas
tanahnya. Padahal masyarakat merasa hak atas tanahnya (bidang
tanahnya) aman, dan tidak ada sengketa. Ketika Jumari dikonfirmasi,
ia menjelaskan bahwa pada tahun 2008, PRONA telah dilaksanakan
di Desa Prigelan, yang meliputi 362 bidang. Menurutnya kegiatan
ini berjalan lancar, dengan biaya Rp. 200.000,- per bidang. Secara
keseluruhan, bidang tanah di Desa Prigelan yang telah disertipikasi
mencapai lebih dari 50 %.