Page 56 - Relasi Kuasa: Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan
P. 56

Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan  47

                Kesemua ini menunjukkan, bahwa  relasi kuasa merupakan
            salah satu faktor yang mampu menekan angka kemiskinan (poverty)
            di  Desa  Prigelan.  Tekanan pada para petani  dengan  membangun
            ketidak-setaraan  (inequality)  tidak dilakukan oleh  pemegang
            kekuasaan (power), bahkan sebaliknya, kekuasaan lebih diarahkan
            pada  peran  konstruktif  daripada  peran  destruktifnya.  Pendekatan
            untuk mereduksi kemiskinan  telah  dilakukan  secara mendasar
            melalui strategi  pertanahan, sehingga  relevan  dengan  kebutuhan
            utama masyarakat (termasuk petani), dan tidak pernah meremehkan
            (underestimate) dan mengabaikan kemampuan relasi kuasa dalam
            menekan angka kemiskinan.


            B.  Memperlihatkan Power To Relation
            1.  Sebagai Instrumen Otonomi Petani

                Meskipun menerapkan  power over relation,  terutama sebagai
            instrumen pencapai tujuan dan instrumen mobilisasi sumberdaya;
            Pemerintah Desa Prigelan berupaya untuk memperlihatkan power
            to relation kepada masyarakat  dan  petani Desa Prigelan. Bagi
            Pemerintah Desa Prigelan strategi pertanahan yang secara konsisten
            diterapkannya merupakan bentuk  power to relation. Kapasitas isi
            strategi pertanahan, yang terdiri dari strategi penguasaan, pemilikan,
            penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah; berupaya mengakomodasi
            kebutuhan  petani,  seperti: keadilan, kesejahteraan,  dan harmoni
            sosial.
                Power to relation diperlihatkan oleh Pemerintah Desa Prigelan
            melalui upaya membangun komunikasi yang baik, antara para petani
            dengan Pemerintah Desa Prigelan. Para petani dipandang sebagai
            bagian (anggota)  dari kelompok  tani  yang memiliki  otonomi,
            sehingga  mereka  perlu  didorong  untuk secara sukarela  berkenan
            memenuhi ketentuan yang terkandung dalam strategi pertanahan.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61