Page 79 - Relasi Kuasa: Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan
P. 79

70    Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto
            dibutuhkan upaya untuk mencegah, agar pemilik tanah sawah tidak
            menjadi korban stimulus. Para pemilik tanah sawah dapat menjadi
            korban stimulus (hidup dihargai), bila ia mendapat stimulus yang
            berlebihan (masyarakat terlalu memujanya), sehingga ia terdorong
            untuk banyak menuntut,  yang  akhirnya justru menimbulkan
            konsekuensi  negatif  (hidup  tidak  nyaman).  Berdasarkan  fakta
            tersebut, maka stimulus, perilaku, dan konsekuensi merupakan hal-
            hal penting yang perlu diperhatikan Pemerintah Desa Prigelan, agar
            solidaritas pemilik tanah sawah dapat berlangsung terus menerus.
            Secara  teoritik,  hubungan sekuensial stimulus,  perilaku,  dan
            konsekuensi disebut “kontingensi tiga terma”, yang dapat digunakan
            sebagai dasar teori bagi upaya penataan perilaku.
                Kedua,  para  pemilik  tanah bersedia memenuhi ketentuan
            Peraturan Desa Prigelan  yang berisi larangan menjual bidang-
            bidang  tanah  di Desa Prigelan kepada  orang-orang  yang bukan
            warga (penduduk) Desa Prigelan. Sebagaimana diketahui Peraturan
            Desa Prigelan Nomor 144/03/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang pada
            lampirannya (Bagian VI angka 1) menetapkan, “Pemindahan/mutasi
            hak milik tanah sawah dan darat ke warga luar Desa Prigelan tidak
            dilayani, kecuali putra desa”. Ketentuan ini diberlakukan sejak Desa
            Prigelan dipimpin oleh Suparno (Kepala Desa Prigelan tahun 1986
            – 2002), meskipun saat itu aturannya belum terlalu tegas, sehingga
            masih ada beberapa bidang tanah yang sempat dibeli oleh orang dari
            luar Desa Prigelan.
                Solidaritas  yang diperlihatkan  para  pemilik  tanah di desa  ini
            merupakan hasil ikhtiar Pemerintah Desa Prigelan, untuk mencegah
            adanya tindakan dan perilaku yang bermasalah, yaitu ketika terjadi
            eksklusi masyarakat  atas  tanahnya  atau masyarakat “kehilangan”
            tanahnya.  Ikhtiar  ini  merupakan  hasil  identifikasi  atas  anteseden
            (hal-hal  yang  mendahului) dan  konsekuensi  suatu  tindakan dan
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84