Page 73 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

yakni mencapai kemerdekaan sepenuh-penuhnya dari cengkraman
kemiskinan, kebodohan, penindasan dan keterbelakangan.
Landasan kontitusional untuk implementasi landreform di Indo-
nesia sebenamya telah dibuat, yakni UU No. 2 tahun 1960 tentang
Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH) dan UU No. 5 tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) – hingga kini belum dicabut. Sub-
stansi UUPA 1960 setidaknya mengandung 4 prinsip dasar berikut:
(1) tanah pertanian adalah untuk petani penggarap, (2) hak utama
atas tanah, misalnya hak milik pribadi, adalah khusus untuk warga
negara Indonesia, (3) pemilikan guntai (absentee) tidak dibenarkan,
kecuali bagi mereka yang bertugas aktif dalam dinas negara dan dalam
pengecualian lain, dan (4) petani-petani yang ekonominya lemah
harus dilindungi terhadap mereka yang kedudukannya lebih kuat.
Terlepas dari adanya kritik terhadap UU tersebut, sesungguhnya
prinsip-prinsip dan semangat para pendahulu kita masih tetap rele-
van untuk kita pegang.
Semangat UUPA 1960 menyiratkan bahwa landreform bertujuan
menumpas eksploitasi dan ketergantungan yang absolut dari ka-
langan penggarap (client) terhadap para pemilik (patron) lahan perta-
nian. Oleh karena itu, mengembangkan usaha tani yang berbasiskan
penguasaan sumber-sumber agraria dan faktor-faktor produksi pen-
dukung bagi kaum tani senyatanya lebih berharga daripada sekadar
mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi nasional melalui perta-
nian yang masih fatamorgana.
Soalnya sekarang, cukup besarkah hati kita untuk membuka
catatan lama mengenai agenda landreform di republik ini? Ibarat pepa-
tah herang caina beunang laukna (jernih airnya dapat ikannya), berke-
nankah kita mengupas hutang sejarah dengan jernih dan menjauhkan
diri dari prasangka yang kontra produktif bagi perbaikan hidup petani
kita? Wallahualam.***

54