Page 74 - Kembali ke Agraria

Pikiran Rakyat, 16 Mei 2000

Otonomi Daerah: Buah Simalakama?

YARIS semua kalangan kini menjadikan tema otonomi daerah
Nsebagai menu pembicaraan. Lirik saja media massa, seminar,
lokakarya, pelatihan, diskusi, bahkan warung kopi semarak membin-
cangkan isu seksi nan hangat bernama otonomi daerah. Asal mula
datangnya kegandrungan orang terhadap isu otonomi daerah tidak
lepas dari lahirnya dua UU pada era Habibie, yakni Undang-Undang
No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah—selanjutnya
disebut UU No. 22/1999—dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perim-
bangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Yang dimaksud dengan otonomi daerah oleh UU No. 22/1999
adalah: “kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berda-
sarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan”
Pasal 1 poin (h). Lebih dari itu, UU ini memberi kewenangan kepada
daerah, mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam
bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter
dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain—Pasal 7 Ayat (1).
Tulisan ini mencoba menangkap kecenderungan perdebatan
publik mengenai otonomi daerah dan menggagas peluang peman-
faatan kebijakan otonomi daerah sebagai momentum pengembalian
hak-hak kedaulatan rakyat. Kita identifikasi pendapat masyarakat
(publik) secara umum. Kini tengah berkembang perdebatan yang
sengit antara pihak yang menilai otonomi daerah secara optimistik

55